MALINAU — Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan tidak akan membiarkan catatan hasil pemeriksaan BPK menumpuk dari tahun ke tahun. Langkah konkret dimulai dengan pertemuan akhir yang menandai rampungnya fase audit mendalam terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025 di Bumi Intimung.
Catatan Lama Masih Muncul di Laporan Terbaru
Ernes Silvanus mengungkapkan bahwa sejumlah rekomendasi dari periode sebelumnya masih terdeteksi dalam laporan keuangan terbaru. Ia menegaskan hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut.
"Selama rekomendasi tersebut belum dituntaskan secara menyeluruh, maka poin tersebut akan tetap menjadi bagian dari materi pemeriksaan tahunan," ujarnya.
Evaluasi yang dilakukan BPK memetakan berbagai catatan krusial, baik dari sisi administratif maupun substantif. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera merespons temuan tersebut.
60 Hari Kalender untuk Tuntaskan Kewajiban
Pemerintah daerah memberikan batas waktu yang ketat. Seluruh OPD diingatkan untuk memanfaatkan sisa waktu enam puluh hari kalender sesuai ketentuan regulasi untuk merampungkan seluruh kewajiban tindak lanjut.
Ernes menekankan bahwa respons cepat sangat diperlukan. Tujuannya agar setiap poin catatan auditor tidak menjadi beban laporan pada masa mendatang atau muncul kembali sebagai temuan yang bersifat berulang.
Verifikasi Anggaran Hibah Diperketat
Dalam arahannya, Sekda Malinau juga meminta adanya pengetatan verifikasi terhadap penggunaan anggaran. Fokus utama menyasar alokasi belanja hibah serta program kerja yang bersumber dari pendanaan daerah.
"Sinergi yang kuat antara instansi pengawas internal dengan pihak auditor eksternal sangat diperlukan untuk memecah kendala teknis yang kerap ditemui di lapangan," imbuh Ernes.
Rencana Aksi Digodok Pekan Ketiga Mei 2026
Pemerintah Kabupaten Malinau telah menjadwalkan penyusunan rencana aksi secara komprehensif. Rapat yang akan dihadiri langsung oleh seluruh pejabat berwenang ini dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga Mei 2026.
Upaya ini diharapkan mampu mempertahankan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas publik di Kabupaten Malinau. Ernes menegaskan setiap rupiah anggaran daerah harus dipertanggungjawabkan secara tepat sasaran.
