KALIMANTAN UTARA — Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda penggeledahan tersebut. Dalam keterangan resminya, ia menyebut penyidik menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melengkapi alat bukti.
"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, hari ini Jumat (28/8), Penyidik kembali melakukan giat penggeledahan. Kali ini, penyidik menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor," kata Budi, Jumat (28/8/2026).
Barang bukti yang disita akan dianalisis dan ditelaah dengan alat bukti lainnya guna mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
Dua Sprindik Umum yang Masih Diselidiki
Penggeledahan di Dinas Pendidikan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, KPK pada 21 Agustus 2026 mengakui telah mengamankan uang tunai Rp 1,5 miliar dalam proses penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan upah pungut di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Dari pengembangan tersebut, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk dua perkara berbeda. Pertama, dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan upah pungut di Bappenda. Kedua, dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.
Meski penyidikan telah berjalan, KPK belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka. Status hukum seseorang baru akan diumumkan setelah alat bukti cukup dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu.
KPK Bantah Ada OTT di Kabupaten Bogor
Informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) sempat beredar luas di publik pada 20 Agustus 2026. KPK kemudian meluruskan kabar tersebut dan menegaskan tidak ada OTT di Kabupaten Bogor. Yang terjadi adalah kegiatan penyelidikan yang ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Langkah penyidikan ini menandai babak baru penanganan perkara korupsi di salah satu daerah dengan anggaran pendidikan terbesar di Jawa Barat. Publik menunggu kejelasan pihak-pihak yang akan dijerat sebagai tersangka, mengingat Dinas Pendidikan kerap menjadi titik rawan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
