TARAKAN — Status pengemudi ojek online sebagai pelaku usaha mikro justru memunculkan pertanyaan krusial di Kalimantan Utara. SePOI menilai pengemudi hanya memiliki aset fisik, sementara kendali ekonomi berada di tangan platform digital.
"Motor memang milik pengemudi, telepon juga milik pengemudi, pulsa dan paket data juga dibeli sendiri. Tetapi ketika masuk ke aplikasi, order ditentukan sistem, tarif ditentukan platform, insentif juga ditentukan platform," ujar Misyadi, Minggu (23/8/2026).
Kendali Ekonomi Tidak Berada di Tangan Pengemudi
Misyadi menjelaskan, pengemudi tidak memiliki aplikasi penghubung dengan konsumen dan tidak bisa menentukan tarif perjalanan secara sepihak. Sistem penilaian performa pun sepenuhnya diatur melalui platform, bukan oleh individu.
Kondisi ini dinilai berbeda dengan karakter pelaku UMKM pada umumnya yang memegang kendali penuh atas usaha dan pemasarannya. Dalam kasus ojol, algoritma menjadi penentu utama aktivitas ekonomi.
"Algoritma itu menentukan banyak hal dalam pekerjaan pengemudi. Order masuk melalui algoritma, insentif dihitung melalui algoritma, performa dinilai melalui sistem dan ketika ada pelanggaran, sanksinya juga bisa diberikan melalui sistem. Pengemudi tidak punya akses untuk mengubah cara kerja algoritma itu," tegasnya.
KUR Bukan Solusi Jika Akar Masalahnya Tarif
SePOI juga menyoroti konsekuensi kebijakan ini terhadap program fasilitas UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Organisasi tersebut menilai akses pinjaman tidak otomatis menyelesaikan persoalan fundamental pengemudi.
"Kalau pendapatan pengemudi rendah, jangan langsung dijawab dengan pinjaman. KUR memang bisa membantu modal, tetapi pengemudi tetap harus membayar cicilan. Kalau masalah dasarnya tarif dan pendapatan, persoalan itu harus diselesaikan dari sumbernya," kata Misyadi.
Perlindungan Sosial dan Risiko Pekerjaan
Di luar pendapatan, pengemudi juga menanggung risiko kerja harian seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan, hingga sakit yang berujung pada hilangnya penghasilan. SePOI meminta fleksibilitas kerja tetap dipertahankan tanpa membebankan seluruh risiko kepada pengemudi.
"Fleksibilitas tetap bisa dipertahankan. Pengemudi tidak meminta pola kerja seperti buruh pabrik. Tetapi fleksibel bukan berarti seluruh risiko dibebankan kepada pengemudi. Ada perlindungan sosial dan kepastian pendapatan yang juga harus dipikirkan," ujarnya.
Skema Profit Sharing dan Tuntutan Transparansi Algoritma
Sebagai jalan tengah, SePOI menawarkan skema pembagian hasil atau profit sharing antara platform dan pengemudi. Namun, konsep ini dinilai hanya akan menjadi wacana tanpa formula yang transparan.
"Kalau mau bicara profit sharing, jangan hanya namanya saja. Harus ada angka dan formulanya. Pengemudi harus tahu berapa nilai perjalanan, berapa bagian platform dan berapa yang menjadi hak pengemudi. Transparansi itu penting," jelas Misyadi.
Organisasi ini juga mendorong keterbukaan prinsip dasar algoritma yang berdampak pada order, insentif, dan penilaian. Menurut SePOI, pengemudi tidak menuntut kode program perusahaan dibuka, tetapi aturan main yang menentukan penghasilan mereka harus diketahui.
