NUNUKAN — Ratusan kendaraan sempat memadati bahu Jalan TVRI hingga Jalan Pelabuhan Baru pada Kamis (6/8/2026) saat puncak antrean bahan bakar minyak terjadi. Polisi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas agar kemacetan tidak meluas ke ruas jalan lainnya.
Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Nunukan, Benny Patisadia, menjelaskan akar persoalan berasal dari tertundanya keberangkatan satu kapal pengangkut berkapasitas besar. Izin operasional pengangkutan BBM kapal tersebut habis masa berlaku dan perpanjangannya baru diproses setelah hari libur usai.
Kapal Terlambat Satu Hari, Stok Pertalite Paling Terdampak
"Akibatnya kapal terlambat berangkat sekitar satu hari. Kalau tidak ada penundaan administrasi itu, seharusnya tidak terjadi kekosongan BBM di Nunukan. Ini murni kendala teknis distribusi," kata Benny, Jumat (7/8/2026).
Sebelum terkendala izin, kapal yang sama juga sempat menjalani perbaikan baling-baling yang rusak. Dua kendala teknis ini membuat jadwal pengiriman mundur dari jadwal normal dan memicu kekosongan di 24 lembaga penyalur yang tersebar di kabupaten perbatasan tersebut.
Di tengah kekosongan, beredar kabar di media sosial yang menyebut pasokan baru tiba pada 8 Agustus. Informasi itu memicu kepanikan dan pembelian berlebihan yang memperparah antrean.
Pasokan Bertahap: 200 Ton Pertalite Menyusul 9 Agustus
Pengiriman tahap pertama sebanyak 300 ton telah tiba dan langsung disalurkan ke SPBU maupun APMS. Adapun gelombang berikutnya dijadwalkan masuk pada 9 Agustus 2026 dengan rincian 200 ton Pertalite, 50 ton Biosolar, serta 37 hingga 38 ton Pertamax.
Benny menegaskan penyaluran dilakukan bertahap mengikuti stok yang tersedia selama masa transisi ini. Kondisi itu yang membuat antrean tak bisa dihindari meski pasokan mulai mengalir.
Usulan Kuota 67.406 Kiloliter, Realisasi Hanya 22.599 Kiloliter
Pemkab Nunukan setiap tahun mengusulkan penambahan kuota BBM ke pemerintah pusat melalui Pertamina. Data terbaru menunjukkan usulan Pertalite 2026 mencapai 67.406 kiloliter, namun kuota yang disetujui hanya 22.599 kiloliter.
Untuk Biosolar, pemerintah daerah mengusulkan 22.888 kiloliter dengan realisasi 12.781 kiloliter. Adapun minyak tanah diusulkan 901,53 kiloliter dan terealisasi 708 kiloliter. Kuota LPG 3 kilogram justru meningkat menjadi 6.581 metrik ton pada tahun ini.
Meski angka usulan jauh di atas realisasi, Benny memastikan antrean panjang kali ini tidak berkaitan dengan besaran kuota. "Setiap tahun pemerintah daerah mengusulkan penambahan kuota berdasarkan kebutuhan daerah. Namun realisasi kuota sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina," ujarnya.
Isu Penimbunan: Pemkab Bentuk Tim Pengawas
Menanggapi spekulasi penimbunan yang beredar, Pemkab Nunukan telah mengaktifkan tim pengawas distribusi BBM. Tim ini melibatkan Satgas Tindak Pidana Tertentu, kepolisian, perangkat daerah, pemilik SPBU, dan pelaku usaha BBM.
"Kalau ada indikasi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi, silakan dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Benny.
Pemkab mengimbau warga tidak melakukan panic buying dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum pasti kebenarannya. Pantauan terakhir, Jumat (7/8/2026), kondisi antrean di sejumlah SPBU mulai berangsur normal seiring masuknya tambahan pasokan.
