TARAKAN — Perubahan skema seleksi Beasiswa Kaltara Unggul 2026 berbuntut panjang. Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Tamara Moriska, menyebut kebijakan yang hanya menyediakan kuota bagi mahasiswa dari perguruan tinggi tertentu itu memicu kritik tajam dari kalangan mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari kampus lokal.
Kebijakan baru ini dinilai memangkas kesempatan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kaltara untuk mengikuti seleksi. Pada tahun-tahun sebelumnya, proses pendaftaran beasiswa dibuka secara umum bagi seluruh mahasiswa.
Kampus Lokal Terpinggirkan, DPRD Jadi Sasaran Kritik
Kekecewaan mahasiswa tak hanya dialamatkan kepada pemerintah provinsi. Komisi IV DPRD Kaltara pun ikut menjadi sasaran kemarahan. Tamara mengaku dirinya dan rekannya, Syamsuddin Arfah, disebut sebagai pengkhianat karena dianggap gagal mengawal agar beasiswa dapat dinikmati seluruh kampus lokal.
"Pak Syam tadi jadi bulan-bulanan mahasiswa, saya juga. Kami dipertanyakan, bahkan disebut pengkhianat karena mereka merasa Komisi IV tidak mampu mengawal agar beasiswa ini bisa dinikmati seluruh kampus lokal di Kalimantan Utara," kata Tamara dalam rapat.
Pemicu Protes: Kuota Tak Lagi Terbuka untuk Semua Kampus
Persoalan utama terletak pada perubahan mekanisme seleksi. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltara disebut hanya menyediakan kuota bagi mahasiswa dari perguruan tinggi yang telah ditetapkan. Kondisi ini membuat banyak mahasiswa dari kampus di luar daftar tersebut kehilangan akses.
Menurut Tamara, mahasiswa sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya kerja sama dengan perguruan tinggi tertentu. Namun, mereka menilai pemerintah daerah seharusnya lebih dulu memberi ruang kepada seluruh kampus yang berada di wilayah Kalimantan Utara.
"Mungkin memang sudah ada beberapa kampus yang masuk. Tapi kampus yang belum, termasuk di Nunukan, merasa lebih patut diajak bekerja sama karena sama-sama berada di Kalimantan Utara. Itu yang menjadi aspirasi mereka," ujarnya.
Apa Langkah Selanjutnya untuk Meredam Kekecewaan?
Tamara menegaskan keluhan mahasiswa ini tidak bisa dibiarkan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti aspirasi tersebut agar pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul tidak memunculkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap mahasiswa dari kampus-kampus lokal.
Dorongan ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Kaltara untuk mengevaluasi skema yang sedang berjalan, memastikan program beasiswa andalan daerah itu tetap inklusif dan menjangkau seluruh putra-putri daerah secara adil.
