NUNUKAN — Ratusan warga kembali harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Kondisi ini memicu pertanyaan kritis dari wakil rakyat: apakah kuota yang dialokasikan memang kurang, atau ada kebocoran di rantai distribusi?
Muhammad Nasir menilai kelangkaan yang berulang kali terjadi merupakan alarm bahwa tata kelola BBM di daerah perbatasan tersebut belum beres. Ia menegaskan, rakyat tidak seharusnya terus menjadi korban dari lemahnya sistem yang ada.
“Masyarakat jangan terus dijadikan korban. Setiap BBM langka, rakyat yang harus antre berjam-jam. Aktivitas usaha terganggu, nelayan dan pelaku ekonomi kesulitan. Kita harus berani bertanya, sebenarnya masalahnya di mana: kuotanya kurang, distribusinya bermasalah, atau pengawasannya yang lemah?” tegas Nasir dalam keterangannya, Selasa (18/2).
Desakan Transparansi Data Pasokan dan Penyaluran
Legislator asal daerah pemilihan Nunukan ini mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai jumlah BBM yang masuk dan disalurkan melalui SPBU maupun lembaga penyalur. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjawab spekulasi di masyarakat.
“Kalau BBM masuk ke Nunukan dalam jumlah yang semestinya, tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya, tentu wajar kalau kita bertanya: BBM itu ke mana? Ini harus dijawab dengan data dan pengawasan, bukan dengan asumsi,” ujarnya.
Empat Langkah Konkret yang Diminta Segera Dieksekusi
Nasir meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan segera menginisiasi pertemuan lintas instansi. Ada empat langkah mendesak yang ia dorong untuk menyelesaikan persoalan ini secara permanen, bukan sekadar solusi sementara.
- Memastikan kecukupan pasokan dan memperjuangkan tambahan kuota ke pemerintah pusat apabila data menunjukkan kebutuhan riil sudah melampaui alokasi.
- Membuka data pasokan dan distribusi secara transparan kepada publik agar tidak ada ruang spekulasi.
- Memperketat pengawasan terhadap praktik pengetapan, penimbunan, dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan.
- Mengevaluasi pelayanan SPBU dan sistem distribusi agar BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Menambah kuota tetapi pengawasannya bocor sama saja memindahkan masalah. Kita perlu dua hal sekaligus: kuota yang sesuai kebutuhan riil dan pengawasan yang tegas,” tegasnya.
Nunukan Beranda NKRI, Jangan Biarkan Warganya Antre BBM
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Nasir mengingatkan bahwa Nunukan memiliki posisi strategis dalam kebijakan energi nasional. Ia menyayangkan jika masyarakat di wilayah terdepan negara justru kerap kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari.
“Kita selalu mengatakan Nunukan adalah beranda depan NKRI. Tetapi jangan sampai masyarakat yang tinggal di beranda depan negara justru harus berulang kali antre panjang hanya untuk mendapatkan BBM,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh menunggu eskalasi kemarahan masyarakat sebelum bergerak. Antrean panjang yang terjadi saat ini sudah merupakan indikator bahwa sistem distribusi sedang tidak beres dan harus segera dibenahi.
“Pemerintah jangan menunggu masyarakat marah baru bergerak. Ketika antrean panjang sudah terjadi, itu merupakan alarm bahwa ada persoalan yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.
