TANJUNG SELOR — Kabar baik bagi warga di pelosok Kalimantan Utara. Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya menyetujui paket dukungan pembangunan kelistrikan senilai Rp 471 miliar untuk provinsi paling utara di Pulau Kalimantan ini.
Kesepakatan itu merupakan hasil koordinasi intensif antara Dinas ESDM Kaltara dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Fokus utamanya adalah mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan energi.
Anggaran Terbesar untuk PLTS Terpadu di 16 Lokasi
Dari total pagu Rp 471 miliar, porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu. Sebanyak 16 lokasi akan dibangun dengan nilai mencapai sekitar Rp 250 miliar.
Selanjutnya, program perluasan jaringan listrik digelontorkan dana sekitar Rp 200 miliar yang tersebar di 62 titik. Sementara itu, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menyasar 3.600 rumah tangga dengan total anggaran sekitar Rp 21 miliar.
Kenapa Masih Ada 7.956 Kepala Keluarga Belum Nikmati Listrik?
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi, mengungkapkan bahwa tantangan geografis menjadi kendala utama. Wilayah perbatasan dan pedalaman memiliki kontur sulit dengan biaya pembangunan jaringan yang tinggi.
“Dalam pertemuan tersebut kami menyampaikan kondisi riil Kalimantan Utara, mulai dari tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur hingga tingginya biaya pembangunan jaringan listrik di wilayah perbatasan dan pedalaman. Kami juga memaparkan strategi percepatan elektrifikasi agar persoalan tersebut dapat dituntaskan secara bertahap,” ujar Ferdy.
Syarat Ketat dari Kementerian ESDM
Kementerian ESDM tidak memberi lampu hijau tanpa catatan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta mengawal pelaksanaan program secara serius, terutama validasi data penerima manfaat.
“Data penerima manfaat harus valid, lokasi kegiatan harus clear and clean, serta seluruh perizinan dan dukungan lapangan dipersiapkan sejak awal agar pelaksanaannya tidak mengalami hambatan,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga wajib mendampingi proyek di lapangan dan membantu menyelesaikan kendala yang muncul. Jadwal pelaksanaan proyek dijadwalkan berlangsung mulai September 2026 hingga Juli 2027.
Listrik Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Warga
Ferdy optimistis program ini tidak hanya mengejar target rasio elektrifikasi. Ia menilai akses listrik yang memadai akan mendorong aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah terpencil.
“Listrik bukan hanya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami akan terus berupaya agar seluruh wilayah Kalimantan Utara dapat menikmati akses listrik yang memadai sehingga terwujud Kaltara yang terang, maju, dan sejahtera,” tutupnya.
