BULUNGAN — Angka kemiskinan di Kalimantan Utara (Kaltara) terus mencatat tren penurunan dalam setengah dekade terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mencatat, jumlah penduduk miskin di provinsi itu kini mencapai 42,4 ribu jiwa, atau setara 5,4 persen dari total populasi. Capaian ini merupakan yang terendah sejak 2020.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, menyebutkan penurunan ini belum signifikan setiap tahunnya. Namun, ia menilai arah kebijakan yang diambil pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil.
“Kalau melihat datanya, trennya memang terus turun. Walaupun penurunannya tidak terlalu besar setiap tahun, ini menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah mulai memberikan hasil,” kata Bertius, Senin (20/7/2026).
Tekanan Ekonomi Global Masih Menjadi Hambatan
Menurut Bertius, perlambatan ekonomi global ikut mempengaruhi laju penurunan kemiskinan di Kaltara. Dampaknya terasa pada aktivitas dunia usaha yang berujung pada pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor.
“Situasi ekonomi dunia juga berpengaruh ke daerah. Saat dunia usaha terdampak, lapangan pekerjaan ikut berkurang sehingga menjadi salah satu tantangan dalam menekan angka kemiskinan,” ujarnya.
Empat Program Andalan Pemprov Kaltara
Pemerintah Provinsi Kaltara menyiapkan sejumlah strategi untuk terus menekan angka kemiskinan. Bertius menyebut, intervensi dilakukan melalui empat program utama yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.
- Perluasan lapangan kerja – mendorong investasi dan pengembangan sektor usaha lokal.
- Peningkatan kualitas SDM – melalui pelatihan vokasi dan pendidikan.
- Penguatan perlindungan sosial – memastikan bansos tepat sasaran.
- Pertumbuhan ekonomi merata – mendorong pembangunan hingga ke pelosok daerah.
“Kami akan terus melakukan intervensi melalui program-program pembangunan. Harapannya bukan hanya angka kemiskinan yang turun, tetapi masyarakat juga memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya,” tutup Bertius.
Penurunan angka kemiskinan di Kaltara ini sejalan dengan tren nasional yang juga menunjukkan perbaikan. Namun, pemerintah daerah tetap mewaspadai faktor eksternal yang bisa mengganggu laju pengentasan ke depan.
