KALIMANTAN UTARA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa Presiden secara spesifik menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk soal struktur anggaran per porsi. “Pak Presiden benar-benar ingin pembenahannya tidak buru-buru, benar-benar fair,” kata Agustina usai rapat.
BGN Minta Waktu untuk Pembenahan Tanpa Tekanan
Agustina menyebutkan, Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada jutaan penerima manfaat. Oleh karena itu, BGN diberi keleluasaan untuk menata ulang skema pelaksanaan tanpa dikejar target waktu yang kaku.
“Mohon kami diberi waktu. Pak Presiden juga menekankan, kami tahu tidak mudah mengambil keputusan yang akan baik untuk sekian juta orang,” ujarnya. Permintaan ini sekaligus menjadi sinyal bagi para pemangku kepentingan di daerah untuk bersabar menunggu hasil evaluasi.
Anggaran per Porsi dan Efisiensi Jadi Sorotan
Salah satu poin yang masuk dalam kajian adalah besaran alokasi dana per porsi MBG. Saat ini, biaya per porsi di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan bervariasi, tergantung pada harga bahan pangan di masing-masing wilayah. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kebocoran dan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil.
“Pembenahan tidak hanya soal distribusi, tetapi juga soal kepatutan anggaran. Presiden ingin program ini berkelanjutan secara fiskal,” kata Agustina menambahkan.
Tekanan dari Publik dan Pelaksana Lapangan
Dalam beberapa pekan terakhir, BGN menerima banyak pertanyaan dari pengelola SPPG di berbagai daerah yang mengeluhkan ketidakpastian jadwal pencairan dana dan standar operasional. Agustina mengakui hal tersebut dan meminta semua pihak untuk tidak menyimpulkan sepihak sebelum evaluasi tuntas.
“Kami paham ada yang bertanya, ‘bagaimana dengan SPPG kami?’ Kami mohon waktu. Ini bukan soal lambat, tapi soal memastikan program ini benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Program MBG merupakan salah satu andalan pemerintahan Prabowo untuk menekan angka stunting dan malnutrisi. Hingga Juli 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima di 38 provinsi, namun masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan distribusi dan kualitas gizi di daerah terpencil.
Langkah Selanjutnya
BGN dijadwalkan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Presiden dalam waktu dekat. Keputusan terkait penyesuaian anggaran per porsi dan perluasan jangkauan akan diumumkan setelah kajian selesai. Pemerintah memastikan tidak ada penghentian program selama proses pembenahan berlangsung.
