TANJUNG SELOR — Akses jalan, jembatan, hingga listrik menjadi kebutuhan mendesak yang terus diperjuangkan masyarakat di dataran tinggi Krayan. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur akibat medan berat dan biaya logistik yang tinggi.
Anggaran Jadi Kunci Utama Percepatan Pembangunan
Jufri Budiman mengatakan, tanpa dukungan anggaran yang cukup dari Pemprov Kaltara, proyek-proyek infrastruktur yang sudah lama diusulkan warga akan terus tertunda. "Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai agar pembangunan infrastruktur dasar di Krayan segera terealisasi," ujarnya dalam RDP tersebut.
Politisi itu menambahkan, DPRD tidak bisa bekerja sendiri. Realisasi pembangunan di perbatasan harus menjadi kerja kolektif antara legislatif, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
Komisi III Akan Awal Hasil RDP ke Eksekutif
"Pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan komitmen bersama. Ketika dukungan anggaran tersedia, pelaksanaan pembangunan tentu akan lebih cepat dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat," kata Jufri.
Komisi III DPRD Kaltara berencana menjadikan hasil RDP sebagai bahan pembahasan dengan Pemprov. Langkah ini diambil agar aspirasi warga Krayan masuk dalam program prioritas pembangunan daerah. "Kami ingin kebutuhan dasar masyarakat di Krayan menjadi perhatian bersama sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan," tutupnya.
Krayan: Enklave yang Terisolasi di Perbatasan
Krayan dikenal sebagai salah satu wilayah paling terpencil di Kalimantan Utara. Akses transportasi utama masih mengandalkan penerbangan perintis dari Tarakan atau jalur darat melalui Malaysia. Kondisi ini membuat harga bahan pokok dan material bangunan di Krayan jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain di Kaltara.
Selain jalan dan jembatan, kebutuhan akan listrik 24 jam serta jaringan telekomunikasi juga menjadi keluhan utama warga. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di perbatasan berjalan lambat.
