TANJUNG SELOR — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muhammad Nasir, menegaskan seluruh unsur dewan memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara pekan ini. Menurut Nasir, pembangunan kawasan perbatasan merupakan kepentingan bersama yang harus terus diperjuangkan agar masyarakat memperoleh akses infrastruktur yang layak.
Komitmen DPRD Bukan Sekadar Wacana
"Seluruh unsur DPRD memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan pembangunan kawasan perbatasan," kata Nasir dalam forum tersebut.
Ia menegaskan, komitmen itu tidak hanya diwujudkan melalui pembahasan di DPRD, tetapi juga dengan mengawal aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
"Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum ini. DPRD akan terus mengawal setiap usulan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing," ujarnya.
Infrastruktur Krayan: Konektivitas dan Ekonomi Warga Perbatasan
Nasir menilai pembangunan infrastruktur di Krayan memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan konektivitas, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Krayan dikenal sebagai wilayah pegunungan di perbatasan Indonesia-Malaysia yang kerap menghadapi tantangan akses jalan dan transportasi. Kondisi ini membuat distribusi barang dan mobilitas warga menjadi tidak efisien.
"Harapan kami, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat semakin kuat sehingga pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Krayan dapat segera direalisasikan," pungkas Nasir.
