TARAKAN — Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, Arbain, mengakui realisasi program Sekolah Rakyat masih jauh dari potensi yang ada. Dari 100 kursi yang disiapkan—terdiri dari 50 kursi SD dan 50 kursi SMP—hanya 65 calon siswa yang mendaftar pada tahun ajaran 2025. Dari jumlah itu, 60 siswa akhirnya diterima.
“Waktu pembukaan kemarin yang mendaftar cuma 65 calon siswa. Mudah-mudahan di tahun ajaran 2026/2027 semua yang layak bisa masuk,” ujar Arbain.
Mengapa Warga yang Berhak Justru Tidak Mendaftar?
Arbain menjelaskan, banyak calon siswa dari keluarga kurang mampu ternyata sudah lebih dulu mendaftar di sekolah umum sebelum program ini berjalan. Kondisi itu membuat target awal—menampung anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin kategori desil 1 dan 2—belum optimal tercapai.
“Upayanya memang supaya semua masyarakat Kota Tarakan yang masuk kategori tersebut bisa masuk ke Sekolah Rakyat. Tapi di tahun ajaran 2025 kemarin, banyak calon siswa sudah lebih dulu mendaftar di sekolah umum,” katanya.
Target 270 Siswa pada 2026, Lengkap dari SD hingga SMA
Untuk tahun ajaran baru 2026/2027, Sekolah Rakyat Tarakan akan menambah jenjang pendidikan. Tidak hanya SD dan SMP, sekolah ini juga akan membuka kelas SMA. Targetnya, total daya tampung mencapai 270 siswa.
Rinciannya, masing-masing jenjang akan memiliki 3 kelas dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Artinya, 90 kursi untuk SD, 90 kursi untuk SMP, dan 90 kursi untuk SMA.
Saat ini, pihak sekolah masih menunggu proses pembangunan gedung permanen yang ditargetkan rampung pada tahun ajaran 2026/2027.
Harapan: Tak Ada Lagi Anak Putus Sekolah karena Biaya
Arbain menegaskan, kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar menambah jumlah sekolah, melainkan menjawab persoalan mendasar: anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak boleh putus sekolah hanya karena masalah ekonomi.
“Yang kita harapkan, tidak ada lagi anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan, terutama dari keluarga kurang mampu,” harap Arbain.
Pemkot Tarakan pun didorong untuk memperluas sosialisasi program ini agar menjangkau lebih banyak keluarga yang berhak. Sebab, dari data DTSN, masih ada sekitar 11.000 warga yang masuk kategori layak namun belum terakomodasi. (jkr)
