KALIMANTAN UTARA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan, rapat koordinasi penanganan pascabencana Sumatra membuktikan perhatian serius Presiden dan DPR terhadap pendidikan di daerah terdampak. “Rapat koordinasi ini merupakan perhatian yang besar dari Bapak Presiden, dari pemerintah dan DPR RI terhadap bencana yang terjadi di Sumatra,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Mendagri Tito: 1.908 Sekolah Belum Tersentuh Revitalisasi
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, memaparkan data lapangan. Dari 4.992 sekolah terdampak, Kemendikdasmen telah merealisasikan bantuan revitalisasi dan rehabilitasi untuk 3.084 sekolah.
“Kemudian yang sudah dibuat pekerjaan yang kerja sama oleh Kementerian Dikdasmen untuk renovasi rehabnya itu lebih kurang Rp3.084,” kata Tito dalam rapat koordinasi. Ia menegaskan, sisanya sebanyak 1.908 unit masih dalam proses perencanaan pembangunan tahap lanjutan.
Bencana Sumatra dan Dampaknya pada Infrastruktur Pendidikan
Sumatra dalam beberapa tahun terakhir kerap dilanda bencana hidrometeorologi: banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi. Dampaknya tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga ribuan fasilitas pendidikan—dari ruang kelas hingga perpustakaan sekolah.
Revitalisasi mencakup perbaikan fisik bangunan, pengadaan mebeler, dan rehabilitasi sarana penunjang pembelajaran. Proses ini krusial karena banyak siswa terpaksa belajar di tenda darurat atau bergiliran dengan sekolah lain pascabencana.
Skema Pendanaan dan Target Penyelesaian
Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran khusus untuk program ini. Namun, Tito belum merinci total anggaran maupun target waktu penyelesaian untuk 1.908 sekolah yang tersisa.
Percepatan rehabilitasi menjadi prioritas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dipimpin Mendagri. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus dilakukan agar pembangunan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Catatan untuk Pemerintah Daerah
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menekankan, rakor ini bukan seremoni. Pemerintah daerah harus segera menyusun rencana detail kebutuhan sekolah yang belum tersentuh revitalisasi. Data akurat dan valid menjadi syarat utama agar penyaluran bantuan berjalan cepat.
Masih ada 38,3 persen sekolah yang belum diperbaiki. Pemerintah pusat mengingatkan agar perencanaan tidak molor. Musim bencana berikutnya bisa datang kapan saja, dan sekolah yang masih rusak akan memperparah kondisi pembelajaran anak-anak di Sumatra.
