TANJUNG SELOR — Belanja daerah Kalimantan Utara yang tergolong tinggi ternyata belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian layanan dasar bagi warganya. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemprov Kaltara yang kini tengah memperkuat peran analisis kebijakan untuk membenahi sektor pelayanan publik.
Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto, mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan kajian Public Expenditure Review and Analysis (PERA) yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia. Dalam kajian itu, ditemukan fenomena Low Growth–High Spending atau pertumbuhan rendah dengan belanja tinggi.
“Belanja daerah relatif tinggi namun belum menghasilkan capaian layanan dasar yang sebanding,” ujar Denny dalam forum yang berlangsung selama dua hari tersebut.
Hasil Kajian: Belanja Daerah Tinggi, Tapi Capaian Layanan Dasar Minim
Menurut Denny, Kaltara sebagai provinsi termuda di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Beberapa persoalan yang menonjol adalah kualitas belanja publik yang belum optimal serta ketimpangan akses layanan antarwilayah.
Fenomena Low Growth–High Spending ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Denny menekankan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Apa Itu Policy Brief dan Bagaimana Nasibnya di Kaltara?
Sebagai langkah tindak lanjut, program SKALA sebelumnya telah menggelar Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan. Hasilnya, lahir 10 policy brief final yang mencakup sektor strategis, mulai dari fiskal, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, hingga pembangunan inklusif.
Dokumen-dokumen tersebut telah disusun oleh aparatur dari berbagai perangkat daerah. Namun, Denny menyayangkan bahwa hingga saat ini belum ada forum resmi untuk mempresentasikan policy brief itu kepada para pengambil keputusan utama. Akibatnya, pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan daerah masih jauh dari optimal.
Tata Kelola JFAK: Koordinasi Lintas Instansi Masih Lemah
Selain soal policy brief, Denny juga menyoroti tata kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) di Kaltara. Menurutnya, koordinasi lintas instansi masih perlu diperkuat secara signifikan.
“Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya tindak lanjut terkait penanggung jawab JFAK serta belum terbentuknya forum kolaborasi analisis kebijakan,” jelasnya.
Melalui forum advokasi ini, Pemprov Kaltara berharap lahir komitmen bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi policy brief ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Forum ini juga ditargetkan menghasilkan kesepakatan pembagian tanggung jawab tata kelola JFAK antarinstansi sekaligus mengaktifkan Forum JFAK (INAKI) Provinsi Kaltara.
Dengan penguatan analisis kebijakan ini, Pemprov Kaltara optimistis dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memastikan belanja daerah benar-benar tepat sasaran.
