TANJUNG SELOR — Pemkab Bulungan memperluas pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (destana) ke Kecamatan Tanjung Palas. Sosialisasi yang digelar Rabu (4/11) itu menyasar penguatan kapasitas warga agar mampu mengenali ancaman dan mengelola risiko di wilayahnya sendiri.
Wakil Bupati Bulungan Kilat menyebut ada sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai bersama. Mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran permukiman, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ancaman-ancaman itu, menurut Kilat, tidak cuma membahayakan keselamatan warga. Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat juga bisa terganggu karenanya.
Penanggulangan Bencana Dimulai Sebelum Bencana Terjadi
Kilat menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh dipahami sebagai tindakan reaktif semata. Upaya itu harus dimulai sejak dini lewat pencegahan, pengurangan risiko, peningkatan kesiapsiagaan, dan pembangunan budaya sadar bencana.
"Penanggulangan bencana tidak boleh hanya dipahami sebagai tindakan ketika bencana telah terjadi. Upaya ini harus dimulai sejak dini melalui pencegahan, pengurangan risiko, peningkatan kesiapsiagaan serta pembangunan budaya sadar bencana di tengah masyarakat," kata Kilat kepada Radar Kaltara, Rabu (4/11).
Lewat destana, warga didorong tidak lagi sekadar menjadi penerima bantuan saat bencana melanda. Mereka diposisikan sebagai pelaku utama dalam upaya pengurangan risiko di lingkungan masing-masing.
Tiga Hal yang Harus Diperhatikan dalam Membangun Destana
Kilat merinci sejumlah hal yang harus diperhatikan agar pembentukan destana berjalan efektif. Pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi dan risiko bencana.
Pemahaman itu mencakup pengenalan wilayah rawan, kelompok rentan, serta jalur dan lokasi evakuasi yang aman. Kedua, memperkuat kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
Pembentukan destana, kata Kilat, harus melibatkan seluruh unsur. Mulai dari pemerintah desa, perangkat RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, relawan, hingga kelompok masyarakat lainnya.
"Penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau BPBD. Karena itu, keterlibatan seluruh unsur masyarakat sangat diperlukan," tegasnya.
Peringatan Dini hingga Simulasi Evakuasi Harus Berkelanjutan
Hal ketiga yang ditekankan Kilat adalah pembangunan sistem kesiapsiagaan dan komunikasi kebencanaan. Warga perlu memahami sistem peringatan dini, prosedur evakuasi, pertolongan pertama, serta mekanisme penyampaian informasi saat keadaan darurat.
Edukasi dan simulasi kebencanaan juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Lewat pelatihan dan simulasi evakuasi, warga diharapkan tidak panik dan tahu langkah yang harus diambil untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
"Melalui pelatihan dan simulasi evakuasi, masyarakat diharapkan tidak panik serta mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk melindungi diri, keluarga dan lingkungan ketika bencana terjadi," harapnya.
Destana Jangan Berhenti di Sosialisasi
Kilat mengingatkan agar pembentukan destana tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Perlu ada tindak lanjut berupa penyusunan rencana aksi dan penguatan kapasitas relawan.
Pemetaan risiko juga harus dilakukan, disertai integrasi program pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan desa dan kelurahan. Dengan begitu, kesiapsiagaan bencana melekat dalam agenda pembangunan wilayah, bukan program sesaat.
