TANJUNG SELOR — Anggaran sekitar Rp 32 triliun dari pemerintah pusat bakal dikucurkan untuk penanganan konektivitas wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Skema pembiayaan masuk langsung ke APBN, sehingga pelaksanaannya tidak ditangani Pemprov Kaltara melainkan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyebut perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kawasan perbatasan diharapkan membuka keterisolasian sejumlah wilayah. Selama ini jalan darat di Krayan, Kabupaten Nunukan, dan Apau Kayan, Kabupaten Malinau, masih jauh dari layak.
Mengapa Krayan dan Apau Kayan Jadi Prioritas
Dua kawasan itu dikenal sebagai wilayah terpencil yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Akses darat yang belum memadai membuat warga bergantung pada jalur udara dan sungai untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut ikut memengaruhi harga barang dan mobilitas warga di pedalaman. Pembangunan konektivitas dinilai menjadi kunci untuk menekan biaya logistik sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat perbatasan.
Anggaran Lewat APBN, Bukan APBD
Zainal menjelaskan skema pendanaan proyek tersebut sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. "Skemanya, ini langsung dikerjakan pusat, jadi tidak masuk dalam APBD. Dia langsung APBN," ujarnya kepada Radar Tarakan beberapa waktu lalu.
Dengan pola itu, Pemprov Kaltara berperan sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan di lapangan. Gubernur menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan siapa yang mengerjakan proyek, sepanjang hasilnya berdampak pada perekonomian daerah.
"Siapapun yang mengerjakan, yang terpenting kegiatan dan pembangunan harus berdampak terhadap perekonomian daerah serta langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Zainal.
Target Tuntas Dua Tahun
Gubernur menyebut data yang diterima pemerintah provinsi menunjukkan pertumbuhan positif pada sektor perekonomian Kaltara. Ia berharap penanganan akses perbatasan rampung dalam dua tahun ke depan.
"Semoga sesuai target, penanganan akses perbatasan ini tuntas dalam dua tahun ini," ujarnya.
Jika terealisasi, pembangunan jalan perbatasan akan menjadi salah satu investasi infrastruktur terbesar di provinsi ke-34 Indonesia itu. Dampaknya diharapkan tidak hanya memutus isolasi wilayah, tetapi juga mempercepat arus barang dan orang dari dan ke Kaltara.
