TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Bimbingan Teknis Audit Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Gedung Gabungan Dinas Lantai 1, Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kamis (17/9). Kegiatan dibuka langsung oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, H. Sapi'i.
Dalam sambutannya, Sapi'i menegaskan SPBE kini menjadi fondasi utama pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akurat. Isu keamanan informasi, katanya, semakin krusial di tengah era digital yang serba terhubung.
Ancaman terhadap keamanan informasi tidak hanya datang dari pihak eksternal, tetapi juga dapat berasal dari internal organisasi. Karena itu, pemahaman mendalam soal audit keamanan informasi SPBE dinilai penting untuk meminimalisir celah kerentanan pada sistem digital pemerintah.
195 Aplikasi Pemprov Kaltara Jadi Sasaran Audit
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Danang Jaya, mengungkapkan Pemprov Kaltara mengelola total 195 aplikasi. Pelaksanaan audit harus diprioritaskan pada aplikasi dengan tingkat risiko tertinggi.
Penilaian risiko diukur dari besarnya biaya pengadaan aplikasi serta besarnya potensi kerugian yang dialami pemerintah jika aplikasi tersebut mengalami gangguan. "Penentuan risiko nanti akan bisa dilihat dari sisi berapa aset yang dikeluarkan untuk mengadakan aplikasi tersebut atau jika aplikasi tersebut down atau tidak berjalan, maka berapa kerugian yang akan dialami pemerintah Kalimantan Utara," kata Danang.
Mengapa Temuan Audit Siber Bukan Aib
Danang menegaskan temuan audit siber bukan sebuah aib, melainkan elemen evaluasi yang krusial untuk perbaikan tata kelola siber secara berkelanjutan. Menurutnya, temuan itu justru bermanfaat sebelum terjadi insiden yang sebenarnya.
"Temuan audit bukan sebuah aib selama belum kejadian. Kalau ada temuan-temuan audit ini adalah menjadi sebuah evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan bagi pengelolaan TIK di lingkungan Kalimantan Utara," pungkasnya.
Sinergi ASN Jadi Kunci Keamanan Data
Sapi'i berharap bimtek ini meningkatkan kapasitas aparatur dalam menilai tingkat keamanan informasi di masing-masing instansi secara akurat dan komprehensif. Peningkatan kapasitas tersebut penting untuk membangun tata kelola keamanan informasi yang lebih aman dan terpercaya di Kaltara.
"Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk menambah pengetahuan, tetapi juga sebagai forum untuk berbagi pengalaman. Sinergi dan kolaborasi yang baik antara kita semua akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan informasi di daerah kita," tuturnya.
Di akhir sambutan, Sapi'i mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara untuk mengedepankan aspek keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap ASN didorong memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keamanan data dan sistem elektronik pemerintah.
