TANJUNG SELOR — Polda Kalimantan Utara bersama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri menggelar forum diskusi terfokus (FGD) untuk menyusun model pemolisian penanganan bencana. Kegiatan berlangsung di Ruang Ruppatama Bhara Daksa Polda Kaltara. Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., membuka acara mewakili Kapolda.
Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol. Dr. Mohamad Aris, S.H., S.I.K., M.Si., dan Ketua Tim Peneliti Kombes Pol. Dr. Tagor Hutapea, S.I.K., M.Si., hadir bersama jajaran pejabat utama Polda Kaltara. Diskusi mencakup aspek pemolisian, manajemen risiko, hingga perspektif hukum dalam penanganan bencana.
Karakteristik Kaltara Jadi Bahan Pertimbangan
Kapolda Kaltara menilai penelitian ini relevan dengan kebutuhan kepolisian di daerah. Kalimantan Utara memiliki karakteristik geografis berbeda dari wilayah lain, sehingga model penanganan bencana tidak bisa disamaratakan.
“Penelitian ini menurut saya sangat relevan, apalagi substansinya diarahkan pada pembangunan model pemolisian berbasis manajemen risiko dalam penanganan bencana dari perspektif hukum,” demikian amanat Kapolda Kaltara yang dibacakan Wakapolda.
Kapolda berharap model yang dihasilkan kuat secara akademis dan hukum, tetapi tetap sederhana. Yang terpenting, anggota di lapangan bisa langsung menggunakannya saat menghadapi situasi darurat.
Tim Peneliti Diminta Terbuka soal Kekurangan
Kapolda meminta tim peneliti melihat kondisi lapangan secara jujur dan menyeluruh. Data yang dihimpun tidak boleh hanya menonjolkan hal-hal yang sudah berjalan baik, sementara persoalan diabaikan.
“Silakan gali data, masukan, kendala maupun praktik-praktik yang selama ini sudah berjalan di Polda Kaltara dan jajaran. Kalau ada kekurangan, sampaikan kepada kami karena dari situlah kita bisa melakukan perbaikan,” tegasnya.
Masukan ini penting karena Kaltara kerap menghadapi kendala khusus. Mulai dari akses wilayah hingga koordinasi lintas sektor saat bencana terjadi.
Masukan Lapangan Jadi Bahan Penyusunan Model
Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol. Dr. Mohamad Aris menyebut FGD menjadi sarana utama mengumpulkan pengalaman personel Polda Kaltara. Masukan mereka akan menjadi bahan penting dalam menyusun model pemolisian yang tengah dirancang.
“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi, pengalaman, kendala, serta berbagai praktik yang telah dilaksanakan Polda Kaltara dan jajaran dalam penanganan bencana. Seluruh masukan akan menjadi bahan penting bagi tim dalam menyusun model pemolisian yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah,” ujar Aris.
Model yang dirumuskan harus punya landasan akademis dan hukum yang kuat, sekaligus menjawab kebutuhan praktis personel di lokasi kejadian. Setelah sesi pembukaan, FGD berlanjut dengan pendalaman data bersama tim peneliti dan pejabat utama Polda Kaltara.
