NUNUKAN — Pemberian remisi bagi warga binaan di Nunukan dinilai memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekadar pemotongan masa hukuman. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Nunukan menegaskan bahwa remisi merupakan bagian integral dari proses pembinaan yang bertujuan membekali narapidana untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial pasca-bebas.
Pernyataan ini menggarisbawahi peran pemerintah daerah dalam mendukung program pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Remisi tidak lagi dipandang sebagai sekadar hak administratif, melainkan instrumen untuk mengukur kesiapan warga binaan kembali ke tengah masyarakat.
Remisi sebagai Indikator Keberhasilan Pembinaan
Pemberian remisi menjadi penanda bahwa warga binaan dinilai telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Melalui proses ini, pemerintah ingin memastikan bahwa mereka yang kembali ke masyarakat tidak sekadar bebas secara hukum, tetapi juga siap secara mental dan keterampilan.
Pj Sekda Nunukan menekankan pentingnya kolaborasi antara petugas lapas dan pemerintah daerah dalam menyiapkan warga binaan. Program pembinaan yang berjalan di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menghasilkan individu yang produktif dan tidak mengulangi tindak pidana.
Dukungan Pemkab untuk Warga Binaan Pasca-Bebas
Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen mendukung proses transisi warga binaan menuju kehidupan normal. Dukungan tersebut tidak hanya berhenti pada pemberian remisi, tetapi juga mencakup pembinaan lanjutan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.
Dengan adanya pembekalan yang matang, diharapkan para mantan warga binaan mampu berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menekan angka residivis di Kabupaten Nunukan.
