TANJUNG SELOR — Proyek pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Tanjung Selor memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI telah menuntaskan seluruh aspek legalitas lahan, prasyarat utama proyek ini.
Serah terima sertifikat lahan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) berlangsung di Gedung Vokasi Kemenaker, Jakarta, Senin (15/6). Dokumen itu diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan BPVP Bulungan, Jagad Prayogo.
Legalitas Lahan Rampung, Fokus ke RAB
“Penyerahan sertifikat dan BAST ini membuktikan legalitas lahan telah tuntas. Dengan demikian, proses pembangunan fisik dapat berjalan tanpa kendala administrasi,” kata Asnawi dalam keterangan yang diterima, Selasa (16/6).
Setelah dokumen lahan rampung, tim teknis kini menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan telah menyerahkan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) setempat sebagai acuan penghitungan biaya.
Program Kejuruan Disesuaikan dengan Kebutuhan Industri Kaltara
Dalam pertemuan dengan Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Andri Susila, Asnawi menekankan relevansi program pelatihan. “Diskusi difokuskan pada penyusunan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja dan sektor industri yang tumbuh di Kaltara,” jelasnya.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, sebelumnya menginstruksikan percepatan proses administrasi agar BPVP segera beroperasi. Fasilitas ini nantinya diharapkan menjadi pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
Tender Terbuka Digelar Awal Juli 2026
Kemenaker menargetkan proses tender terbuka untuk kontraktor pembangunan BPVP dimulai pada awal Juli 2026. Pekerjaan fisik baru dapat dimulai setelah penyedia jasa ditetapkan melalui hasil tender.
BPVP di Tanjung Selor merupakan proyek strategis Pemprov Kaltara untuk menekan angka pengangguran. Fasilitas ini juga dirancang mencetak tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah perbatasan. (dkisp)
