TARAKAN — DPRD Kota Tarakan memastikan diri berada di barisan depan untuk mengawal realisasi megaproyek pemindahan pusat pemerintahan (Puspem) ke kawasan Juata Permai. Proyek dengan nilai investasi mencapai Rp284 miliar ini dinilai sebagai solusi strategis untuk memecah kepadatan di pusat kota dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Tarakan Utara.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, menyebut dampak proyek ini akan terasa dalam dua fase. Jangka pendek, konstruksi fisik dipastikan menggerakkan ekonomi hilir—dari mobilisasi material bangunan hingga penyerapan tenaga kerja lokal secara masif. Jangka panjang, perpindahan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menghidupkan sektor konsumsi dan jasa di sekitar kawasan.
Dampak Ekonomi Jangka Pendek: Konstruksi Jadi Pemicu
Menurut Simon, proses pembangunan fisik yang akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan langsung berdampak pada perputaran uang di tingkat lokal. Kebutuhan material, logistik, dan tenaga kerja diprediksi akan menjadi denyut nadi ekonomi baru bagi warga Juata Permai dan sekitarnya.
“Tadi ada pertanyaan, apa dampak ekonomi untuk pembangunan Puspem di Tarakan Utara? Mungkin saya bagi dua: ada dampak ekonomi jangka pendek dan dampak ekonomi jangka panjang,” ujar Simon, Rabu (22/4).
Mengapa Pemkot Pilih Tarakan Utara?
Selama ini, konsentrasi pembangunan dan aktivitas publik hanya bertumpu di Tarakan Barat dan Tarakan Tengah. Akibatnya, kepadatan penduduk tidak merata dan kemacetan lalu lintas mulai menjadi masalah serius. Pemindahan ke Tarakan Utara dinilai sebagai langkah visioner untuk menciptakan tata kota yang lebih seimbang.
Simon menjelaskan, kehadiran kompleks perkantoran baru akan memicu pergeseran aktivitas harian. Mobilisasi ASN dan warga yang mengurus administrasi akan menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor jasa di sekitar lokasi.
Anggaran Rp284 Miliar Dicicil 5 Tahun
Proyek ini akan dibiayai melalui skema tahun jamak (multiyears) yang dicicil selama lima tahun ke depan. Untuk tahun berjalan, pemerintah telah mengalokasikan dana stimulan sekitar Rp20 miliar hingga Rp25 miliar.
Simon menjamin proses penganggaran telah melalui kajian matang di tingkat legislatif. Ia memastikan alokasi dana untuk proyek ini tidak akan mengganggu program prioritas lain, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti penanganan banjir, kesehatan, dan pendidikan.
“Artinya, kalau sudah lembaga DPRD menyetujui, berarti kita harus sepakat untuk keputusan itu,” pungkas Simon, menegaskan komitmen dewan untuk mengawal proyek hingga tuntas.
