TARAKAN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara mencatat pertumbuhan signifikan transaksi digital sepanjang tahun lalu. Kepala KPwBI Kaltara, Hasiando Ginsar Manik, menyebut capaian ini merupakan cerminan literasi keuangan digital yang mulai meluas di tengah masyarakat.
Hingga akhir 2025, jumlah pengguna QRIS di Kaltara mencapai 131.000 orang, tumbuh 8,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, angka itu baru setara 25 persen dari total penduduk usia produktif yang mencapai kurang lebih 392.000 jiwa.
“Kalau kita lihat di sini, di posisi terakhir di akhir 2025, sudah ada 131.000 pengguna QRIS di Kalimantan Utara. Ia tumbuh 8,1 persen dibandingkan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target masyarakat berusia produktif yang mencapai kurang lebih 392.000 jiwa, artinya tingkat penetrasi kita baru sekitar 25 persen,” ungkap Hasiando dalam keterangannya, Senin (11/5/26).
Peluang Pasar Digital Masih Terbuka Lebar
Menurut Hasiando, angka penetrasi yang masih rendah justru menunjukkan potensi perluasan pasar digital di Kaltara sangat besar. Bank Indonesia akan fokus menyasar wilayah dengan populasi produktif tinggi agar masyarakat semakin akrab dengan transaksi non-tunai.
“Bisa untuk berbelanja, pembelian tiket speedboat, dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan agar dari waktu ke waktu semakin banyak orang menggunakan pembayaran non-tunai. Namun perlu dicatat, tunai tetap ada — mendorong non-tunai bukan berarti melarang tunai, melainkan menyediakan alternatif yang lebih praktis,” tegasnya.
Merchant Melonjak, Tarakan Jadi Episentrum
Dari sisi penyedia layanan, jumlah merchant QRIS di Kaltara juga meningkat tajam. Tercatat 112.000 pedagang telah menyediakan layanan tersebut pada 2025, tumbuh 18 persen secara tahunan. Kota Tarakan menjadi wilayah dengan sebaran dan kepadatan merchant tertinggi di provinsi tersebut.
Volume transaksi QRIS di Kaltara naik hingga 408 persen secara tahunan pada 2025. Bank Indonesia Kaltara berharap data hingga April 2026 menunjukkan konsistensi kenaikan yang sama.
Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha Diperkuat
Pihak BI menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem digital. Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang lebih inklusif di Kalimantan Utara.
