TANJUNG SELOR — Jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, serta para kepala sekolah menghadiri pemaparan di Kantor Gubernur. Kehadiran unsur pendidikan menunjukkan kebijakan baru BKN menyentuh pengelolaan ASN hingga level satuan pendidikan.
Apa yang Berubah dalam Pengelolaan ASN?
Pemaparan memperkenalkan perubahan paradigma pengelolaan ASN, dari pendekatan administratif menuju manajemen talenta dan pengembangan karier yang lebih terukur. Peserta diharapkan memperoleh pemahaman lebih luas tentang pergeseran tersebut.
Bajoe Loedi Hargono menegaskan bahwa kebijakan Pro-Karier dirancang untuk mempercepat dan memperbaiki layanan kepegawaian.
"15 kebijakan Pro-Karier ASN yang dihadirkan BKN merupakan langkah transformasi manajemen kepegawaian agar pelayanan semakin cepat, transparan, adil dan berbasis kompetensi," ujar Kepala Kanreg VIII BKN Banjarbaru, Bajoe Loedi Hargono.
Mengapa Penyamaan Persepsi Dianggap Penting?
Pertemuan di Tanjung Selor menjadi ajang memperkuat koordinasi antara BKN dan pemerintah daerah. Kedua pihak menyamakan pandangan soal arah kebijakan nasional dalam pengembangan karier ASN.
Langkah itu dinilai strategis untuk membuka peluang pengembangan karier yang lebih objektif, memperkuat manajemen talenta, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.
BKD Kaltara: Karier ASN Harus Objektif dan Berkeadilan
Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, menilai kebijakan Pro-Karier ASN merupakan bagian penting dari transformasi birokrasi. Seluruh perangkat daerah, katanya, harus merespons kebijakan itu secara positif.
Menurut Andi, pengembangan karier ASN harus berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan. Ukurannya mencakup kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.
"Pengelolaan ASN ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada administrasi kepegawaian, tapi harus mampu memastikan setiap ASN mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengembangkan kompetensi dan kariernya," kata Andi Amriampa.
Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya mempercepat transformasi birokrasi lewat manajemen ASN yang profesional, transparan, dan berbasis sistem merit.