KALIMANTAN UTARA — Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyatakan Polri akan mendata seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia untuk menentukan prioritas pengawasan. Langkah itu menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil tambang dinikmati negara. Pendataan menyasar perusahaan ilegal maupun legal, dengan penertiban difokuskan pada kegiatan yang merugikan negara.
Paragraf pembuka: Pendataan akan dijalankan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Suyudi menyampaikan hal itu di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 17 November, dua hari setelah instruksi Presiden disampaikan di Palu, Sulawesi Tengah.
Siapa yang Menyusun Daftar Perusahaan Tambang
Bareskrim dan Baintelkam mendapat tugas memetakan perusahaan serta aktivitas pertambangan yang perlu diawasi lebih dulu. Menurut Suyudi, pendataan itu menjadi dasar bagi Polri menentukan langkah penertiban.
“Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya, dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” kata Suyudi.
Polri menegaskan tidak memukul rata semua pelaku usaha. Perusahaan yang beroperasi dengan dasar hukum lengkap akan tetap dikawal agar iklim investasi tidak terganggu.
Fokus Penertiban: Tambang Tanpa Dasar Hukum
Sasaran utama penertiban adalah praktik pertambangan ilegal yang berpotensi menggerus penerimaan negara. Suyudi menyebut kegiatan tanpa dasar hukum menjadi prioritas tindakan.
“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ujarnya.
Ia menambahkan Polri akan berada di garis depan dalam penertiban tersebut. “Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini, dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” kata dia.
Isi Instruksi Prabowo soal 70 Persen Hasil Tambang
Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 14 November. Ia meminta seluruh izin usaha pertambangan (IUP) tunduk pada aturan pembagian hasil yang lebih berpihak kepada negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.
Kepala negara juga membuka opsi pengambilalihan saham perusahaan tambang bila diperlukan. Meski begitu, investor asing maupun domestik tetap diberi ruang menanam modal untuk menutup kebutuhan investasi sektor tersebut.
“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukkan modal, boleh, investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
Dampak ke Pelaku Usaha dan Penerimaan Negara
Bagi perusahaan tambang pemegang IUP, pendataan Polri berarti ruang gerak akan dipetakan lebih rinci, terutama pada titik rawan pelanggaran. Perusahaan yang taat hukum tidak menjadi sasaran penertiban, tetapi tetap masuk radar pengawasan.
Dari sisi keuangan negara, arahan 70 persen berpotensi mengubah porsi bagi hasil antara negara dan pengusaha. Sektor tambang selama ini menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara bukan pajak terbesar, sehingga perubahan skema pembagian berdampak langsung pada kas negara dan pada perencanaan investasi perusahaan.
Pemerintah menempatkan langkah ini sebagai upaya memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam. Polri menyatakan akan mendata, menertibkan aktivitas ilegal, dan mengawal usaha yang memiliki dasar hukum.
Penutup: Bagi pelaku usaha, kejelasan daftar dan kriteria pengawasan menjadi penentu kepastian berinvestasi. Bagi negara, keberhasilan kebijakan 70 persen bergantung pada seberapa rapi data perusahaan tambang yang kini tengah disusun kepolisian.