TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang mengumumkan besaran upah minimum di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11). Selain UMP, ia menandatangani Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/547/2026 yang mengatur UMSP tahun 2027.
Penetapan berlaku untuk tiga sektor yang dinilai menyerap tenaga kerja besar di wilayah tersebut. Rinciannya: perkebunan kelapa sawit Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, dan minyak bumi dan gas alam Rp4.070.174.
Indikator Ekonomi Jadi Dasar Perhitungan
Zainal menyebut pembahasan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi dengan masukan dari pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan data Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III 2026 tercatat 5,51 persen, sementara inflasi tahunan per September 2026 mencapai 2,56 persen.
"Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara," kata Zainal.
Perhitungan mengacu Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Formula pengupahan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1.
UMP 2027 Capai 77,48 Persen dari Nilai KHL
Dibandingkan Kebutuhan Hidup Layak Provinsi Kaltara 2026 sebesar Rp5.198.544, UMP 2027 berada di angka 77,48 persen dari nilai tersebut. Selisih itu menjadi catatan tersendiri bagi pekerja yang menuntut daya beli lebih tinggi.
Zainal meminta pengusaha mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepada pekerja dan serikat pekerja, ia mengajak komunikasi terus dijaga agar hubungan industrial tetap harmonis.
"Harapan saya, keputusan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang," ujarnya.
Pemprov Minta Pengusaha Patuh, Pekerja Jaga Dialog
Gubernur menegaskan pembangunan Kaltara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik. Pemerataan kesejahteraan masyarakat disebutnya sebagai bagian yang harus ikut terwujud.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, dari unsur pemerintah, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akademisi, hingga BPS. Menurutnya, komunikasi dan kebersamaan seluruh unsur menjadi kunci menjaga hubungan industrial yang kondusif.
Dengan penetapan ini, perusahaan di tiga sektor yang tercakup UMSP wajib menyesuaikan skema pengupahan paling lambat awal tahun 2027. Pekerja di sektor lain tetap mengacu pada UMP Rp4.027.901.