TANJUNG SELOR — Warga SP 6 Desa Silvarahayu menyampaikan keluhan soal akses utama yang belum diaspal dan kondisinya kian memprihatinkan. Aspirasi itu disampaikan langsung kepada anggota DPRD Kaltara H. Hamka saat reses di kawasan tersebut.
Hamka menilai perbaikan jalan sepanjang sekitar 5 kilometer itu tidak boleh terganjal persoalan birokrasi maupun batas kewenangan status jalan. Ia meminta Pemkab Bulungan, Pemprov Kaltara, dan pemerintah pusat duduk bersama mencari solusi.
Keluhan Warga SP 6 Silvarahayu: Mobilitas Harian Terganggu
Warga mendesak perbaikan segera karena kondisi jalan sangat menghambat aktivitas sehari-hari. Akses itu menjadi jalur utama mereka menuju desa, kecamatan, hingga Kota Tanjung Selor.
"Warga minta pemerintah segera memberikan perhatian serius karena kondisi jalan di sana sudah makin parah," kata Hamka.
Hamka: Jangan Terpaku Status Jalan Milik Siapa
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan persoalan status jalan tidak boleh menjadi alasan penanganan berlarut-larut. Menurut dia, kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan adalah jalan keluar yang paling masuk akal.
"Jangan lagi terpaku pada status jalannya milik siapa. Harus ada kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Kalau terus bertahan pada urusan status jalan, penanganannya bakal makin lambat dan akses menuju desa, kecamatan, sampai Kota Tanjung Selor ini akan terus terbengkalai," tegas Hamka.
Aspirasi Reses Bakal Dikawal hingga Masuk Prioritas Pembangunan
Hamka memastikan bakal mengawal keluhan warga hasil serap aspirasi tersebut. Ia berharap pembenahan jalan menuju Desa Silvarahayu masuk dalam daftar prioritas pembangunan infrastruktur ke depan.
"Tentu saya berharap aspirasi warga lewat reses ini menjadi perhatian bersama, sehingga perbaikan jalan ke Desa Silvarahayu bisa diprioritaskan," pungkasnya.
Perbaikan akses di Kecamatan Tanjung Palas Tengah kini menunggu tindak lanjut dari tiga tingkatan pemerintah. Warga SP 6 Desa Silvarahayu berharap reses kali ini tidak berhenti sebagai catatan aspirasi.