TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Achmad Djufrie menyatakan kebijakan anggaran harus disusun dengan melihat kebutuhan di seluruh wilayah Kaltara, bukan hanya pusat provinsi. Menurut dia, program yang direncanakan pemerintah wajib memiliki sasaran jelas agar anggaran yang tersedia digunakan tepat.
Sektor Mana yang Harus Mendapat Ruang dalam APBD 2027
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik disebut sebagai bidang yang harus diperhitungkan dalam penentuan program prioritas. Keempat sektor itu berkaitan langsung dengan kebutuhan warga di kabupaten dan kota.
Penentuan sektor penerima anggaran tidak berdiri sendiri. Ketepatan penggunaan belanja juga menjadi sorotan, dengan setiap program diminta memiliki perencanaan terukur.
Peringatan soal Anggaran yang Hanya Kejar Target Serapan
Achmad menegaskan pelaksanaan program jangan berhenti pada pemenuhan target penyerapan. Menurut dia, capaian pembangunan harus bisa diukur dari manfaat yang diterima warga.
"Setiap alokasi anggaran harus diperhitungkan secara matang. Jangan sampai anggaran terserap untuk kegiatan yang dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil pembangunan harus bisa diukur dari manfaat yang diterima warga," katanya.
Pernyataan itu menyoroti pola belanja daerah yang kerap dikejar demi angka serapan di akhir tahun. DPRD meminta perencanaan disusun sejak awal agar program tidak sekadar berjalan, tetapi berdampak.
Kemampuan Fiskal Jadi Pertimbangan Sebelum Belanja Ditentukan
Pembahasan anggaran juga bersinggungan dengan kondisi keuangan daerah. Pemerintah provinsi diminta memperhitungkan pendapatan yang tersedia sebelum menentukan besaran belanja.
Penyesuaian rencana program dengan kondisi fiskal dan kebutuhan masing-masing wilayah menjadi bagian dari proses itu. DPRD menyebut langkah tersebut penting agar susunan anggaran realistis.
"Penyusunan APBD 2027 harus mengacu pada kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat. Program yang direncanakan pemerintah harus memiliki sasaran jelas, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara," ujar Achmad.
Tahapan Setelah KUA-PPAS: Rincian Program Dicermati
Setelah kesepakatan KUA-PPAS, penyusunan berlanjut ke pembahasan RAPBD 2027. Pada tahap ini, rincian program dan alokasi belanja akan dicermati agar selaras dengan kebijakan umum serta prioritas plafon anggaran.
DPRD memegang fungsi penganggaran dan pengawasan dalam proses tersebut. Pembahasan bersama pemerintah daerah diharapkan menghasilkan susunan anggaran yang membuka ruang bagi program prioritas dan pelayanan masyarakat.
"DPRD dan pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab bersama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Pembahasan anggaran harus dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan di lapangan," ungkap Achmad.
Harapan agar Anggaran Kembali ke Warga di Seluruh Kabupaten dan Kota
Achmad berharap APBD tahun mendatang menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Anggaran daerah, menurut dia, harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.
"Anggaran daerah harus benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Kami berharap APBD 2027 dapat menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara," tutupnya.