Pencarian

Kemenperin Kaji Perpanjangan Bea Masuk 0 Persen Impor LPG Industri Petrokimia

Minggu, 08 November 2026 • 08:38:02 WIB
Kemenperin Kaji Perpanjangan Bea Masuk 0 Persen Impor LPG Industri Petrokimia
Kemenperin mencatat produktivitas industri petrokimia meningkat selama empat bulan penerapan bea masuk 0 persen untuk impor LPG bahan baku.

KALIMANTAN UTARA — Kementerian Perindustrian mencatat produktivitas industri petrokimia nasional meningkat selama empat bulan penerapan bea masuk 0 persen untuk impor LPG bahan baku, dan kini menyusun usulan agar insentif yang berlaku hingga Januari 2027 itu diperpanjang. Kebijakan ini jadi penopang daya saing sektor kimia hulu di tengah tekanan harga bahan baku global dan fluktuasi nilai tukar.

Direktur Industri Kimia Hulu Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Sri Bimo Pratomo menyatakan hasil perhitungan kementerian menunjukkan perbaikan kinerja manufaktur bahan kimia sejak fasilitas fiskal itu berjalan. Pemerintah menilai insentif tersebut memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menekan biaya produksi.

Fasilitas bea masuk 0 persen untuk LPG bahan baku industri petrokimia dijadwalkan berakhir pada Januari 2027. Kemenperin sedang menyiapkan usulan keberlanjutan sebelum tenggat itu tiba.

Mengapa LPG Jadi Kunci Industri Petrokimia

LPG berperan sebagai substitusi nafta dalam proses produksi petrokimia. Ketidakpastian geopolitik global membuat harga nafta dan bahan baku lain bergerak tidak stabil, sementara nilai tukar rupiah turut menambah tekanan biaya.

Dengan LPG yang bea masuknya dibebaskan, industri hulu mendapat alternatif bahan baku yang lebih murah. Efeknya diharapkan merembet ke industri turunan di dalam negeri.

"Dari hasil perhitungan Kemenperin, selama empat bulan kebijakan ini berjalan terjadi peningkatan produktivitas yang cukup baik di industri petrokimia," ujar Sri Bimo dalam keterangan resminya, Sabtu (7/11/2026).

Dasar Hukum dan Cakupan Fasilitas

Pembebasan bea masuk ini bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah yang diluncurkan pertengahan 2026 untuk memperkuat sektor riil. Selain petrokimia, insentif serupa diberikan kepada industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO).

Payung hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2026, perubahan ketiga atas PMK Nomor 26/PMK.010/2022 yang ditetapkan 15 Juli 2026. Untuk industri petrokimia, fasilitas berlaku enam bulan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1944 Tahun 2026.

Impor LPG yang mendapat fasilitas mencakup pos tarif 9845.10.00 dan 9845.20.00, dengan kode HS 2711.12.00 dan 2711.13.00. Sementara bagi industri MRO, ketentuan teknis diatur lewat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2026 dan berlaku untuk barang serta suku cadang yang dipakai langsung dalam perbaikan pesawat.

Efek Berganda ke Industri Turunan

Penurunan biaya bahan baku di hulu dinilai dapat menekan harga produksi di sektor hilir. Rantai industri petrokimia memasok bahan untuk plastik, kemasan, tekstil, otomotif, hingga pupuk, sehingga efisiensi di hulu berpotensi menular ke banyak lini usaha.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut kebijakan ini tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban operasional dunia usaha. Menurutnya, efisiensi biaya produksi membuka ruang investasi dan peningkatan kapasitas.

"Melalui efisiensi biaya produksi, pelaku industri diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk berinvestasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat daya saing," jelas Haryo.

Yang Dipantau Sebelum Insentif Diperpanjang

Kemenperin belum membeberkan besaran kenaikan produktivitas maupun nilai impor LPG yang tercatat selama empat bulan pertama. Keduanya menjadi bahan utama dalam penyusunan usulan perpanjangan yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan.

Bagi pelaku industri, kepastian perpanjangan menentukan perencanaan bahan baku tahun depan. Selama ini mereka harus menimbang antara nafta yang harganya rentan gejolak global dan LPG impor yang biayanya lebih terkendali berkat pembebasan bea masuk.

Posisi insentif ini akan menentukan seberapa jauh industri petrokimia nasional mampu menahan tekanan biaya dibandingkan pesaing regional. Bila diperpanjang, stimulus tersebut menjadi salah satu fasilitas fiskal sektor riil yang bertahan paling lama di antara paket ekonomi 2026.

Follow faktakaltara.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: liputan6.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks