BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mencatatkan prestasi sebagai daerah paling progresif dalam menekan angka pengangguran di wilayah Kalimantan. Atas keberhasilan tersebut, pemerintah pusat memberikan insentif fiskal sebesar Rp3 miliar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja sektor ketenagakerjaan.
Strategi Pembangunan Balai Latihan Kerja di Seluruh Wilayah
Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyatakan bahwa insentif ini menjadi motivasi tambahan bagi jajarannya. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melalui penguatan infrastruktur pendidikan vokasi di tingkat lokal.
"Ini jadi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," kata Zainal di sela acara yang berlangsung di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan.
Salah satu langkah konkret yang sedang berjalan adalah pembangunan balai latihan kerja (BLK) di setiap kabupaten dan kota. Fasilitas ini bertujuan memastikan tenaga kerja lokal memiliki keahlian yang relevan sehingga siap terserap oleh berbagai proyek industri besar yang tengah berkembang di Kaltara.
Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Berbagai Sektor Strategis
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Ajang yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo Media ini menilai kinerja 24 pemerintah daerah yang tersebar di seluruh regional Kalimantan.
Selain penurunan pengangguran, penilaian dalam ajang ini mencakup berbagai sektor strategis lainnya. Beberapa indikator utama yang dinilai meliputi penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, hingga inovasi dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Mendagri Tekankan Pentingnya Kompetisi Sehat Antardaerah
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau efektivitas program di tingkat lokal. Kompetisi antarwilayah dianggap perlu untuk memacu kreativitas para kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Perlu ada dorongan agar daerah lebih kreatif dan efektif dalam menjalankan program,” ujar Tito.
Ia juga menegaskan peran penting pemerintah pusat dalam fungsi pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap program pembangunan tetap berjalan selaras dengan target nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
