TARAKAN — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara menetapkan harga TBS untuk tanaman usia produktif 10 hingga 20 tahun sebesar Rp3.418,99 per kilogram. Penetapan berlangsung dalam rapat di Tarakan pada Selasa, 3 November 2026, yang dihadiri jajaran Komisi II DPRD Kaltara bersama perwakilan pemerintah, pengusaha pabrik kelapa sawit, dan asosiasi petani.
Rapat itu dihadiri Ketua Komisi II Pdt. Robenson Tadem, Wakil Ketua Komarudin, serta anggota Komisi Muhammad Nasir dan H. Ladullah. Harga indikatif periode I November 2026 melanjutkan tren positif yang berlangsung beberapa periode terakhir.
Mengapa Harga Tinggi Belum Tentu Sampai ke Petani Mandiri
Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menyoroti keterbatasan akses pekebun swadaya menuju pabrik. Ongkos logistik membengkak akibat kerusakan jalan perkebunan, sementara posisi tawar petani melemah karena panjangnya rantai pedagang perantara.
Kondisi itu membuat margin keuntungan petani mandiri terus tertekan meski harga resmi di tingkat regional melonjak. Selisih harga antara petani mitra plasma dan petani swadaya menjadi persoalan tata kelola yang belum tuntas.
"Ketika harga resmi TBS melonjak, pertanyaan mendasarnya: apakah lonjakan itu dirasakan petani swadaya? Kita tidak ingin harga tinggi ini hanya dinikmati kelompok mitra eksklusif, sementara petani mandiri tetap menjual hasil panen jauh di bawah standar," ujar Nasir.
Koperasi dan Legalitas Lahan Jadi Kunci Perbaikan Harga
Nasir mendorong percepatan pembentukan koperasi, kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi legal untuk mengikis jurang harga. Tanpa penguatan kelembagaan, perbaikan mutu produksi, dan kepastian legalitas lahan, pekebun mandiri dinilai terus terisolasi dari kemitraan pabrik.
Ia juga menuntut pemerintah daerah mengevaluasi kepatuhan iklim industri perkebunan secara adil. Perusahaan dan pabrik yang patuh terhadap ketetapan harga serta aktif berdialog perlu diapresiasi, sedangkan pabrik yang melanggar aturan pembelian harus menerima teguran dan sanksi tegas.
"Perusahaan dan pabrik yang patuh terhadap ketetapan harga serta aktif berdialog perlu kita berikan apresiasi. Sebaliknya, pabrik yang melanggar aturan pembelian harus menerima teguran dan sanksi tegas sesuai ketentuan," tambah Nasir.
Pekerjaan Rumah Tata Kelola Sawit Kaltara
Penetapan harga TBS periode I November 2026 menjadi acuan pembelian di tingkat pabrik. Bagi petani swadaya, manfaat acuan itu bergantung pada seberapa cepat akses jalan perkebunan diperbaiki dan kelembagaan ekonomi mereka terbentuk.
Komisi II DPRD Kaltara menempatkan penguatan kelembagaan petani sebagai syarat agar rekor harga tidak berhenti di atas kertas. Evaluasi kepatuhan pabrik disebut menjadi langkah lanjutan yang perlu diawasi bersama.