KALIMANTAN UTARA — Polemik anggaran bansos kembali mengemuka setelah beredar isu pemotongan anggaran di tengah kebijakan efisiensi belanja negara. Direktur Indonesia Corner Institute (ICI), Dody U Tomagola, meluruskan anggapan keliru tersebut.
"Faktanya berbeda. Yang terjadi bukan pengurangan, melainkan pertukaran, dari penerima yang sudah tidak lagi berhak, kepada penerima yang selama ini justru belum tersentuh," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9).
Ratusan Ribu Penerima Baru Masuk, Ribuan Dicoret
Data Kementerian Sosial menunjukkan perubahan signifikan pada April 2026. Sekitar 11 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dicoret karena hasil pemutakhiran menunjukkan kondisi ekonomi mereka sudah masuk desil 5 ke atas.
Pada periode yang sama, sekitar 25 ribu keluarga baru tercatat sebagai penerima manfaat. Mereka telah terverifikasi berada di desil 1 sampai 4, kelompok yang menjadi prioritas utama penyaluran bantuan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menjelaskan dinamika perubahan data ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran yang berkelanjutan.
"Ada yang sebelumnya tidak pernah menerima jadi menerima. Ada yang selama ini menerima, mereka tidak menerima lagi di triwulan kedua ini. Memang datanya dinamis," kata Gus Ipul.
Efisiensi Anggaran Tidak Menyentuh Bansos
Kekhawatiran publik semakin besar saat pemerintah mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai kementerian. Gus Ipul memastikan penghematan tersebut tidak berdampak pada bantuan langsung ke masyarakat.
Efisiensi hanya menyasar kegiatan operasional yang bisa ditunda, seperti pelatihan pendamping sosial dan rapat koordinasi. Anggaran bansos tetap utuh dalam skema PKH, bantuan sembako, serta program bantuan lainnya.
"Yang sifatnya bansos insyaallah tidak ada yang dikurangi," imbuh Gus Ipul.
Dody menambahkan, posisi desil dalam DTSEN bukanlah penetapan yang bersifat permanen. Warga yang tercatat di desil 5 hingga 10 tetap dapat diperiksa ulang apabila kondisi di lapangan menunjukkan mereka membutuhkan bantuan.
Pemutakhiran data dilakukan dua arah, baik dari sistem pusat maupun laporan warga, RT, RW, perangkat desa, hingga pendamping PKH yang melakukan verifikasi langsung ke rumah. Desil seseorang dapat diperbaiki begitu ditemukan ketidaksesuaian dengan catatan sebelumnya.
"Justru di titik inilah DTSEN berbeda dari sekadar tabel statistik, ia adalah data yang terus bergerak mengikuti kenyataan di lapangan, bukan angka yang sekali ditetapkan lalu dibiarkan membeku," tegas dia.
KIP Kuliah Tidak Hanya untuk Desil 1-4
Kesalahpahaman serupa juga terjadi pada Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang perguruan tinggi atau KIP Kuliah. Beredar anggapan bahwa penerima bantuan pendidikan ini hanya berasal dari keluarga di desil 1 sampai 4 dalam DTSEN.
Dody menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) hanya menyusun DTSEN dan menyerahkan hasil pemeringkatan kepada kementerian atau lembaga pengguna. Kriteria penerima PIP Dikti sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026. Pasal 9 menyebut penerima utama adalah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang terdata di DTSEN dalam kelompok sangat miskin sampai rentan miskin.
Namun, ada tiga jalur lain di luar kategori desil tersebut. Mahasiswa yang tidak terdaftar tetap bisa ditetapkan sebagai penerima apabila penghasilan orang tua atau wali tidak melebihi upah minimum provinsi.
Jalur Alternatif dan Verifikasi Berlapis
Prioritas berikutnya diberikan kepada mahasiswa yang sebelumnya sudah menjadi penerima PIP di jenjang pendidikan menengah. Menteri juga memiliki kewenangan menetapkan kriteria lain berdasarkan program afirmasi, prioritas strategis, atau kondisi bencana.
Dody menilai empat jalur ini jarang tersampaikan utuh ke publik. Desil DTSEN menjadi jalur yang paling sering dikutip karena paling mudah dijelaskan dalam satu kalimat.
Ia membandingkan dengan penerapan DTSEN pada Sekolah Rakyat yang menyasar desil 1 dan 2 namun disertai penjelasan berlapis. Prosesnya melibatkan pendamping PKH, verifikasi Dinas Sosial, pengecekan BPS, hingga persetujuan kepala daerah.
Sepanjang 2025, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan berdiri dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa. Pada 2026, penjaringan mencapai lebih dari 42 ribu anak dari kapasitas 32.640 kursi yang tersedia.
Dody menilai BPS tetap perlu mengawal penjelasan data hingga tuntas meski bukan pembuat aturan program yang menggunakan DTSEN.
"Data yang baik tidak cukup hanya akurat, ia juga perlu dikawal penjelasannya sampai selesai, terutama saat data itu dipakai oleh kementerian lain untuk kebijakan," pungkasnya.
