BULUNGAN — DPRD Kalimantan Utara menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan perluasan ruang partisipasi publik sebagai fondasi utama penguatan demokrasi di daerah. Hal ini mengemuka dalam FGD Penilaian Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Tamara Moriska menilai, demokrasi yang sehat harus mampu menjamin pemenuhan hak-hak warga dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Menurutnya, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat menjadi kunci agar kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga.
Partisipasi Masyarakat Jadi Indikator Utama IKD
Dalam diskusi tersebut, Tamara menjelaskan bahwa penilaian IKD tidak hanya menjadi angka statistik belaka, melainkan cerminan nyata dari kehidupan berdemokrasi di lapangan. Ia menekankan bahwa partisipasi warga harus diperluas, tidak hanya pada saat pemilihan umum, tetapi juga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
“Demokrasi yang berkualitas tidak hanya dilihat dari proses politik, tetapi juga dari keterbukaan, partisipasi masyarakat, pemenuhan hak-hak warga, serta kemampuan pemerintah dan lembaga publik merespons kebutuhan masyarakat,” ujar Tamara di sela-sela FGD.
Hasil IKD Diharapkan Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan
Lebih lanjut, politisi tersebut berharap hasil penilaian IKD ke depan tidak berhenti sebagai laporan capaian. Data yang dihasilkan harus mampu menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi aspek-aspek demokrasi yang masih lemah dan membutuhkan perbaikan.
“Kita ingin pembangunan di Kaltara semakin partisipatif, inklusif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
FGD ini menjadi salah satu langkah konkret untuk memetakan dinamika demokrasi di Kalimantan Utara. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan gambaran objektif mengenai kondisi demokrasi di provinsi termuda di Indonesia ini dapat tersusun secara komprehensif, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih berpihak pada warga.
