KALIMANTAN UTARA — Kepala Negara menyampaikan instruksi tegas tersebut dalam Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD, Jumat (14/8). Ia mengaku heran sekaligus menyayangkan ribuan kegiatan penambangan tanpa izin bisa berlangsung dalam waktu lama tanpa tersentuh penegakan hukum.
"Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu," ujar Prabowo dalam pidatonya.
Keberanian Pimpinan Jadi Kunci Penertiban
Presiden menekankan bahwa komitmen pemberantasan tambang ilegal harus dimulai dari keberanian pimpinan institusi dalam menertibkan jajarannya sendiri. Ia meminta seluruh pejabat TNI/Polri untuk bertindak tegas terhadap oknum aparat yang terbukti melindungi aktivitas pertambangan liar.
"Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini?" tegasnya.
Prabowo juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kemungkinan adanya oknum yang justru terlibat. "Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat TNI," ungkapnya.
Bakamla hingga Bea Cukai Diminta Turun Tangan
Langkah pemberantasan tidak hanya dibebankan kepada aparat keamanan. Prabowo meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla), Menteri Keuangan, hingga Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memperketat pengawasan, khususnya terkait jalur distribusi dan potensi penyelundupan hasil tambang.
"Menteri Keuangan, usut, Bea Cukai juga. Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Ini tidak ada masalah, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik," kata Prabowo.
Efek Berganda ke Kinerja PT Timah
Di tengah agenda penegakan hukum, Presiden membeberkan dampak positif dari penertiban tambang liar tersebut terhadap kinerja emiten pelat merah, PT Timah Tbk. Pada enam bulan pertama tahun 2026, perusahaan mencatatkan keuntungan Rp2,7 triliun.
Capaian ini melonjak hampir sembilan kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan ini disebut-sebut sebagai buah dari efektivitas penutupan ribuan tambang ilegal yang selama ini menjadi pesaing tidak sehat bagi operasional perusahaan negara.
Keyakinan pasar terhadap langkah pemerintah pun ikut terdongkrak. Prabowo menyebut valuasi saham PT Timah Tbk naik 280% pada Agustus 2026 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, seiring membaiknya fundamental bisnis perusahaan.
"Artinya, naik 900%. Dalam 6 bulan, naik keuntungan 900%," ungkap Prabowo.
Langkah tegas pemerintah ini diharapkan tidak hanya menyelamatkan pendapatan negara dari sektor minerba, tetapi juga memulihkan tata kelola lingkungan di wilayah pertambangan yang selama ini rusak akibat aktivitas ilegal.
