TANJUNG SELOR — Achmad Djufrie hadir bersama Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang dan unsur Forkopimda dalam kegiatan yang digelar di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur tersebut. Ia menilai partai politik memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi, tidak hanya sebagai mesin politik saat pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab membangun kesadaran masyarakat.
Bantuan Parpol Bukan Sekadar Dana Rutin
Menurut Achmad Djufrie, bantuan keuangan yang diterima partai politik harus dikelola secara bertanggung jawab. Ia menekankan agar dana tersebut diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman politik warga.
"Partai politik yang memiliki kelembagaan kuat akan lebih mampu menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, dan penyerapan aspirasi masyarakat," ujarnya.
Mengapa Pendidikan Politik Dianggap Penting?
Achmad Djufrie menilai penguatan pendidikan politik menjadi krusial agar masyarakat tidak hanya menjadi pemilih saat momentum pemilu. Lebih dari itu, warga perlu memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam mengawal jalannya pemerintahan serta pembangunan daerah.
Ia berharap penggunaan bantuan tersebut dilakukan sesuai ketentuan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan begitu, dukungan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi penguatan kelembagaan partai dan kehidupan demokrasi di Kalimantan Utara.
Sinergi Tiga Pilar Demokrasi Daerah
Kehadiran Ketua DPRD Kaltara dalam acara ini disebutnya sebagai penegasan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan partai politik. Achmad Djufrie menekankan bahwa dukungan pemerintah terhadap partai politik tidak semata-mata dipandang sebagai bantuan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun sistem demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Selain memperkuat internal organisasi, bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat mendorong partai politik semakin aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat. Aspirasi yang berkembang di tengah warga perlu menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah.
Demokrasi Berkualitas Butuh Partisipasi Aktif
Achmad Djufrie juga menekankan bahwa demokrasi yang berkualitas membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif. Karena itu, pendidikan politik harus terus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang konstruktif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi DPRD Kaltara, penguatan kelembagaan partai politik pada akhirnya diharapkan berdampak pada semakin baiknya fungsi representasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan melalui jalur politik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan partai politik, kehidupan demokrasi di Kalimantan Utara diharapkan semakin matang, partisipatif, dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
