BULUNGAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar forum dialog dengan insan pers untuk memperkuat sinergi komunikasi publik. Kegiatan bertajuk 'Sinergi Membangun Negeri: Media sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Informasi Daerah' itu berlangsung di Bulungan, Rabu (13/5/2026).
Sekretaris Provinsi Kaltara Denny Harianto mengungkapkan agenda coffee morning tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak dua pekan setelah dirinya dilantik. Pemerintah daerah, kata dia, ingin merangkul semua elemen media, mulai dari cetak, elektronik, hingga pelaku media digital.
Masih Ada Program Pemprov yang Belum Sampai ke Masyarakat
Denny menilai sinergi antara pemerintah dan media sangat penting untuk memastikan berbagai program serta kebijakan daerah tersampaikan kepada publik. Ia mengakui masih ada sejumlah program yang sudah dikerjakan pemprov, tetapi belum diketahui masyarakat secara luas.
"Barangkali ada yang sudah kami kerjakan, tetapi belum sampai kepada masyarakat. Itu yang penting untuk kita diskusikan bersama," ujarnya.
Forum tersebut sekaligus dimanfaatkan pemerintah untuk menyerap masukan dari wartawan dan pelaku media sosial terkait pola komunikasi publik di daerah. Denny menyebut masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya soal apresiasi terhadap insan pers yang telah membawa nama Kalimantan Utara di tingkat nasional.
Prestasi PWI Belum Mendapat Penghargaan Memadai
Ia mencontohkan capaian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang pernah meraih prestasi nasional, namun dinilai belum memperoleh penghargaan yang memadai dari pemerintah daerah. "Itu salah satu yang tadi menjadi perhatian," kata Denny.
Dalam kesempatan itu, Sekprov Kaltara juga menyoroti fenomena menjamurnya akun media sosial yang aktif menyebarkan informasi, tetapi belum memiliki legalitas jelas sebagai lembaga pers. Menurut dia, pemerintah harus bersikap bijak dalam menyikapi perkembangan tersebut agar tidak mengabaikan media yang telah memiliki badan hukum dan memenuhi ketentuan jurnalistik.
"Jangan sampai yang benar-benar memiliki legalitas sebagai wartawan justru dikesampingkan, sementara yang belum jelas malah didahulukan," ujar Denny.
Pemerintah bersama insan pers, kata dia, akan merumuskan langkah bersama untuk menjaga ekosistem informasi daerah tetap sehat, profesional, dan bertanggung jawab.
