JAKARTA — Rombongan Kaltara terdiri atas 4 anggota DPRD Provinsi Kaltara, 5 anggota DPRD Kabupaten Nunukan, 3 anggota DPRD Kota Tarakan, 2 anggota DPRD Kabupaten Bulungan, dan 1 anggota DPRD Kabupaten Malinau. Totalnya 15 orang, hadir seluruhnya.
Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Pullman Jakarta Central Park itu diikuti sekitar 1.500 anggota DPRD Fraksi PKS dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Agenda Bimteknas mencakup penguatan kapasitas dalam kepemimpinan daerah, tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, inovasi pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam.
M. Nasir: Bimteknas Bukan Sekadar Agenda Rutin
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Kaltara Muhammad Nasir menyebut kehadiran penuh anggota DPRD PKS se-Kaltara sebagai bentuk keseriusan partai meningkatkan kualitas pejabat publiknya. Menurut dia, pembinaan anggota DPRD dan pejabat publik memang menjadi salah satu tugas MPW di tingkat wilayah.
"Alhamdulillah, seluruh anggota DPRD PKS se-Kalimantan Utara sebanyak 15 orang dapat hadir mengikuti Bimteknas Nasional ini. Bagi kami, Bimteknas bukan hanya memenuhi agenda rutin, tetapi bagian dari proses pembinaan agar anggota DPRD terus belajar, meningkatkan kapasitas, integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata M. Nasir di Jakarta.
Nasir menilai tantangan anggota DPRD kini semakin kompleks. Wakil rakyat tidak cukup memahami mekanisme rapat dan pembahasan anggaran, tetapi juga dituntut membaca persoalan masyarakat secara utuh.
"Masyarakat tidak hanya menunggu kita hadir dalam rapat. Mereka menunggu apakah kehadiran anggota DPRD bisa membantu menyelesaikan persoalan mereka. Karena itu, kemampuan membaca regulasi, memahami anggaran, melakukan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi harus terus ditingkatkan," ujarnya.
Persoalan Perbatasan Jadi Catatan Khusus
M. Nasir yang juga anggota DPRD Provinsi Kaltara menyoroti karakteristik Kaltara sebagai provinsi perbatasan. Infrastruktur, pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, pendidikan, hingga pemerataan pembangunan dinilai menuntut legislator yang mampu menghubungkan aspirasi warga dengan kebijakan pemerintah.
"Ukuran keberhasilan Bimteknas bukan berapa banyak materi yang kita dengarkan, tetapi apa yang berubah setelah kita pulang. Apakah semakin peka terhadap persoalan rakyat, semakin kuat mengawal anggaran untuk kepentingan masyarakat dan semakin kreatif melahirkan kebijakan yang memberi manfaat," tegasnya.
Ia juga menekankan filosofi kepemimpinan yang melayani. Jabatan politik, menurut Nasir, tidak semestinya membuat wakil rakyat berjarak dengan masyarakat.
"Menjadi anggota DPRD bukan sekadar sebuah kedudukan. Di dalamnya ada amanah dan tanggung jawab. Pemimpin yang melayani berarti mau turun, mau mendengar, mudah ditemui masyarakat dan berusaha mencarikan jalan keluar terhadap persoalan yang disampaikan rakyat," katanya.
DPW PKS Kaltara Harap Ilmu Bimteknas Diterjemahkan di Daerah
Ketua DPW PKS Kaltara Asep Mahmudin menyambut positif keikutsertaan penuh anggota DPRD PKS se-Kaltara. Menurut dia, peningkatan kapasitas legislator merupakan bagian penting agar setiap pejabat publik menjalankan fungsi representasi secara profesional.
"Anggota DPRD berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karena itu mereka harus terus belajar. Kompetensi harus meningkat, tetapi pada akhirnya ukuran yang paling penting adalah apakah kompetensi itu menghasilkan pelayanan dan kebijakan yang semakin baik bagi masyarakat," ujar Asep.
Asep berharap para legislator membawa pulang pengetahuan dan praktik baik dari Bimteknas untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Keberadaan anggota DPRD di berbagai tingkatan pemerintahan, katanya, harus menjadi kekuatan membangun sinergi lintas kabupaten/kota dan provinsi.
