TANJUNG SELOR — Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, menempatkan pendampingan sebagai inti penguatan usaha pengolahan ikan skala mikro dan kecil. Langkah tersebut mencakup akses permodalan, pembinaan usaha, kepastian bahan baku, hingga perluasan pemasaran produk.
Kepala Dinas Perikanan Bulungan Syam Hendrasyah menilai pembiayaan tanpa pendampingan tidak cukup membuat usaha bertahan. Pelaku usaha menghadapi persoalan berlapis, mulai dari keterbatasan modal hingga kemampuan mengelola keuangan dan legalitas usaha.
Mengapa Modal Saja Tidak Cukup
Syam menyebut empat aspek yang menentukan perkembangan usaha pengolahan ikan: pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan, pasokan bahan baku, dan akses pasar. Keempatnya perlu ditangani bersamaan.
"Pengembangan usaha pengolahan ikan tidak bisa hanya berfokus pada bantuan permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan, kepastian pasokan bahan baku, serta akses pasar yang lebih luas," kata Syam, Rabu (14/10/26).
Menurutnya, semua aspek itu harus berjalan beriringan agar usaha benar-benar berkembang, bukan berhenti setelah bantuan disalurkan.
Menyambung Program KKP: Kredit Berbasis Komunal
Langkah Dinas Perikanan Bulungan sejalan dengan program Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Berbasis Komunal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program itu memadukan pembiayaan dengan pendampingan usaha, penguatan legalitas, kelembagaan ekonomi, rantai pasok, dan pemasaran produk.
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP mendorong pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan kelembagaan ekonomi desa terlibat membangun ekosistem usaha yang terintegrasi.
Bentuk pendampingannya antara lain fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat, edukasi pencatatan keuangan, pengurusan legalitas, peningkatan kualitas dan kemasan produk, serta pengembangan jaringan pemasaran.
Pasokan Bahan Baku Jadi Titik Rawan
Selain modal, ketersediaan bahan baku dengan harga kompetitif menjadi perhatian. Pasokan yang tidak stabil berpotensi menaikkan biaya produksi dan menghambat kelangsungan usaha pengolahan ikan.
Syam menilai kolaborasi antara badan usaha milik desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok pelaku usaha bisa menjadi alternatif memperkuat distribusi bahan baku sekaligus memperluas pemasaran.
Untuk Bulungan, penguatan usaha pengolahan hasil perikanan dapat ditempuh lewat pemetaan potensi usaha, identifikasi kebutuhan pembiayaan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku di lapangan.
Program Harus Disusun dari Kebutuhan Riil Warga
Syam menegaskan program pemberdayaan mesti disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Intervensi pemerintah diharapkan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi berlanjut ke peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi pelaku usaha.
"Yang harus kita dorong adalah bagaimana pelaku usaha perikanan bisa naik kelas. Mereka harus memiliki kemampuan mengelola usaha dengan baik, menghasilkan produk yang berkualitas, memperoleh bahan baku secara berkelanjutan, dan menjangkau pasar yang lebih luas," ujarnya.
Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, pemerintah desa, dan kelompok usaha disebut menjadi syarat agar program pengembangan usaha berjalan efektif.
Dinas Perikanan Bulungan berharap penguatan usaha pengolahan ikan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan, memperluas peluang usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perikanan secara berkelanjutan.
