JAKARTA — Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, S.E., M.Si., mengikuti rangkaian FEKDI x IFSE 2026 yang mengusung tema "Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional". Wagub didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kaltara H. Edy Suharto, S.Sos., M.T., serta Kepala Badan Penghubung Kaltara H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.A.P.
Forum tahunan sektor keuangan digital itu dirangkai dengan Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Tiga Pilar Utama yang Diangkat FEKDI x IFSE 2026
Tema FEKDI x IFSE 2026 menekankan tiga pilar utama. Penguatan sinergi lintas otoritas dan industri menjadi pilar pertama, disusul akselerasi inovasi teknologi keuangan, serta pengembangan talenta digital nasional yang berdaya saing global.
Ketiga pilar itu menjadi kerangka kerja sama antara pemerintah pusat, bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan pemerintah daerah. Bagi Kaltara, forum ini menjadi jalur koordinasi langsung untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda transformasi digital nasional.
Airlangga: Pertumbuhan 5,45 Persen Harus Dijaga Bersama Daerah
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Rakornas sebagai momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat transformasi digital.
"Ekonomi kita di semester I, alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45 persen dan inflasi 3,19 persen. Ini harus terus kita sinergikan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, terutama juga untuk mendorong ekspor dari sektor riil," ujar Airlangga.
Bansos dan Gerakan Pangan Murah Jadi Instrumen Pengendalian Inflasi
Pemerintah pusat menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk menahan laju inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Penyaluran PKH tahap ketiga menyasar 27,13 juta keluarga penerima manfaat.
Bantuan beras 10 kg per bulan juga disalurkan bagi 33,2 juta penerima untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Selain itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) diperkuat bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Program-program itu menuntut kesiapan daerah dalam hal data penerima, distribusi, dan pengawasan lapangan. Pemprov Kaltara berada di posisi menerjemahkan kebijakan tersebut ke tingkat kabupaten dan kota.
P2DD Jadi Jalur Percepatan Digitalisasi Daerah
Agenda Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) menjadi bagian tidak terpisah dari Rakornas kali ini. Program itu mendorong pemerintah daerah memperluas transaksi non-tunai, mempercepat integrasi sistem pembayaran, dan memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Kehadiran Wagub Kaltara dalam forum ini menjadi komitmen Pemprov Kaltara memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya menjaga stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, serta mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Langkah lanjutan yang ditunggu adalah penerjemahan hasil Rakornas ke dalam kebijakan operasional Pemprov Kaltara bersama Bank Indonesia perwakilan daerah dan instansi terkait.
