TARAKAN — Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan pada September 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Sinergi itu diperlukan agar pergerakan ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) tetap terjaga di tengah ruang fiskal daerah yang semakin selektif.
Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalimantan Utara sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si. Menurutnya, dua pimpinan baru itu memiliki kesamaan karena sama-sama tumbuh dari institusi yang kini dipimpinnya.
Destry Damayanti merupakan sosok yang berkembang melalui kariernya di BI, sedangkan Suahasil Nazara telah lama berkarier di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dua Pimpinan Baru Dinilai Pahami Tugas Pokok Institusinya
"Dua-duanya tokoh ini semuanya adalah tumbuh dari organisasinya masing-masing," ungkap Margiyono.
Pengalaman panjang di masing-masing institusi menjadi modal bagi kedua pimpinan baru tersebut dalam memahami tugas pokok, fungsi serta strategi kebijakan yang harus dijalankan. Hal itu penting karena kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menjaga perekonomian nasional maupun daerah.
"Beliau berdua adalah sangat memahami tugas pokok fungsi dan strategi untuk memberikan jawaban atas harapan, ekspektasi masyarakat, dari pasar," katanya.
Rupiah Menguat ke Bawah Rp16.700 Saat Isu Pergantian Pimpinan BI Berkembang
Dinamika pasar terhadap pergantian pimpinan BI menunjukkan respons positif. Margiyono menyebut nilai tukar rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS bergerak menguat hingga berada di bawah Rp16.700 per dolar AS ketika isu pergantian pimpinan BI berkembang.
"Hal ini adalah bagian dari respons positif atau optimisme dari pelaku pasar terhadap pengangkatan Ibu Destry," jelasnya.
Sementara itu, pengangkatan Suahasil sebagai Menteri Keuangan dinilainya memiliki dinamika berbeda karena berlangsung secara mendadak. Meski demikian, kedua pimpinan tersebut menghadapi tantangan yang relatif sama, baik dari kondisi global maupun domestik.
"Beliau berdua juga diangkat di tengah-tengah ketidakpastian global yang belum usai," tuturnya.
Konflik Rusia-Ukraina dan Iran-AS Masih Bayangi Perekonomian
Ketidakpastian global tersebut antara lain masih dipengaruhi konflik Rusia dan Ukraina serta konflik Iran dan Amerika Serikat. Kondisi itu dapat memengaruhi perekonomian melalui perdagangan, arus modal, nilai tukar maupun sentimen pasar.
"Konflik yang ada di Eropa yaitu antara Ukraina dengan Rusia juga belum selesai. Konflik yang ada di Iran dengan Amerika itu juga belum usai," katanya.
Di dalam negeri, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Margiyono menilai kondisi tersebut berkaitan langsung dengan ruang fiskal pemerintah daerah, termasuk Kaltara, karena aliran dana dari APBN kepada daerah menjadi lebih selektif.
"Isu yang mengemuka belakangan itu adalah terjadinya efisiensi anggaran pemerintah," terangnya.
Ruang Fiskal Daerah Dinilai Selektif, Bukan Turun
Ia menegaskan istilah yang lebih tepat bukan penurunan aliran dana fiskal, melainkan menjadi lebih selektif. Akibatnya, ruang fiskal daerah tidak lagi seleluasa tahun-tahun sebelumnya.
"Bahasa saya selektif ya, bahasa saya bukan turun," tegasnya.
Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan kebijakan dari sisi moneter agar aktivitas ekonomi di daerah tetap berjalan. Ketika dukungan fiskal menjadi lebih selektif, BI memiliki ruang untuk mendorong pembiayaan melalui sistem perbankan dan kebijakan makroprudensial.
"Pada saat posisi fiskal kita menjadi lebih sempit maka seyogianya Bank Sentral, dalam hal ini BI, berusaha untuk mendorong pembiayaan menjadi lebih mudah," imbuhnya.
Penguatan pembiayaan sektor riil menjadi penting agar keterbatasan ruang fiskal tidak langsung berdampak terhadap aktivitas ekonomi daerah. Aliran likuiditas dari sektor moneter perlu masuk ke sektor-sektor produktif yang dapat menggerakkan ekonomi.
"Mestinya Bank Sentral dalam hal ini harus mengisi atau harus memberikan penguatan kepada sektor riil," lanjutnya.
BI Rate 5,75 Persen Dinilai Masih Terlalu Tinggi
Sejumlah kebijakan BI selama ini telah diarahkan untuk menyediakan pembiayaan makroprudensial dan memperluas pembiayaan sektor riil. Namun, tingkat BI Rate sebesar 5,75 persen masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan pengalaman tiga tahun terakhir.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat bunga kredit yang diterima masyarakat dan pelaku usaha.
"Karena termasuk tinggi maka tingginya BI Rate itu akan mendorong bunga kredit itu juga menjadi tidak turun-turun," tambahnya.
Margiyono menyampaikan pandangan agar BI mempertimbangkan ruang penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Langkah tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan dorongan tambahan terhadap perekonomian ketika ruang fiskal semakin terbatas.
