Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat untuk mendata dan memeriksa seluruh bangunan layanan publik yang terkena dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Menteri PU Dody Hanggodo agar bangunan yang masih digunakan dijamin keamanannya dan kebutuhan perbaikannya segera diidentifikasi.
Prioritas pemeriksaan diberikan pada bangunan-bangunan yang melayani kebutuhan dasar warga, mencakup rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah. Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, fokus utama saat ini adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan bagi masyarakat yang terdampak.
Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung lokasi bencana di Nagekeo, NTT, pada Selasa (18/8/2026). "Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo.
Untuk mempercepat proses tersebut, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah jumlah personel di lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang sudah berada di lokasi.
Dengan penambahan ini, total terdapat 14 personel yang akan bertugas memeriksa bangunan terdampak. Pemeriksaan pertama dilakukan di Labuan Bajo meliputi Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya, kemudian tim bergerak ke Ruteng dan wilayah lain untuk menyusuri bangunan yang terkena gempa.
Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar bagi Kementerian PU untuk memberikan kepastian keamanan kepada masyarakat serta menentukan langkah penanganan atau perbaikan yang dibutuhkan. Dengan begitu, fasilitas yang masih diperlukan saat tanggap darurat dapat terus digunakan dengan aman.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Selain mengecek bangunan, sejak dua hari terakhir Kementerian PU juga memeriksa sarana air minum di Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan menyasar Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air di masyarakat.
BPBPK NTT menggandeng Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk mendata kondisi sarana air minum. Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung memperbaiki sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu perbaikan dilakukan di Kabupaten Ende pada jaringan perpipaan air bersih Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan ini bertujuan agar layanan air minum bisa kembali mendukung kebutuhan warga setelah jaringan terdampak gempa.
Sebanyak 10 personel tambahan akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Mereka akan mengecek sarana air minum sekaligus mengidentifikasi dukungan lanjutan yang diperlukan di lokasi terdampak.
Kementerian PU berkomitmen memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, terutama di masa tanggap darurat. Kebutuhan ini menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari warga maupun pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit sudah berada di lokasi, sementara satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo yang bisa dipakai untuk bencana gempa.
Selain MTA, Kementerian PU menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU), dengan delapan unit untuk penanganan saat ini dan delapan unit lainnya pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Di Kupang, dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja juga disiagakan untuk mendukung kebutuhan bencana.
Saat ini Kementerian PU tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian agar kebutuhan air bersih dan sanitasi bisa dipenuhi dengan cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT seperti dari depo di Surabaya akan dilakukan.
Untuk sumber air, Kementerian PU akan mengoptimalkan sistem penyediaan air minum atau PDAM jika jaringan tersedia dan berfungsi. Bila sumber perpipaan tidak ada atau terganggu, alternatif dukungan berupa mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana pendukung lain akan disiapkan sesuai kebutuhan lapangan.
Pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk menjamin masyarakat terdampak gempa tetap mendapat akses layanan dasar selama masa tanggap darurat.
