KALIMANTAN UTARA — Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) kembali diguncang aksi bersih-bersih internal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat yang tersebat di tiga jenjang eselon—mulai dari eselon I, II, hingga III—lantaran diduga kuat terlibat praktik korupsi. Yang menarik perhatian, salah satu dari belasan pejabat yang dijatuhi sanksi non-job tersebut merupakan keluarga dekat Amran sendiri.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Selasa (18/8/2026). Ia menegaskan bahwa pencopotan ini bukanlah pemecatan permanen dari status Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan pembebasan tugas sementara alias non job untuk memudahkan proses pemeriksaan.
Kerugian Negara Capai Miliaran, Itjen Diberi Waktu 3 Bulan
"Ini penyegaran dan hukuman. Ada 14 yang kami copot, ada eselon I, II, dan III dan tidak diberikan jabatan, sementara diperiksa. Kalau betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum. Kami tindak tegas," tegas Amran di hadapan awak media.
Amran mengungkapkan, modus pelanggaran yang dilakukan belasan pejabat tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan uang. Nilai kerugian yang ditaksir sementara mencapai miliaran rupiah, namun angka pasti masih didalami. Ia memberi tenggat waktu maksimal tiga bulan kepada Inspektur Jenderal Kementan untuk mengusut tuntas perkara ini, bahkan menargetkan rampung lebih cepat dalam satu bulan.
Prinsip Sportif: Jika Tak Bersalah, Bakal Dilantik Kembali
Di tengah tekanan publik, Amran menekankan komitmennya untuk bertindak adil. Jika dari hasil pemeriksaan nanti belasan pejabat tersebut terbukti tidak melakukan pelanggaran, mereka akan direhabilitasi dan dikembalikan ke posisi semula.
"Tetapi sebaliknya, kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali. Kami akan promosikan kembali. Jadi kita sportif," ujarnya.
Sikap tanpa pandang bulu ini ditegaskan Amran justru ketika salah satu tersangka merupakan orang terdekatnya. Baginya, membiarkan praktik nakal terjadi di institusi yang dipimpinnya sama saja dengan ikut memelihara kejahatan.
"Di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka. Karena kalau tidak, kita sama juga kalau beternak kejahatan membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian," pungkas Amran.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementan serius memberantas korupsi di internalnya, sekaligus menjadi peringatan bagi jajaran lainnya untuk tidak bermain-main dengan anggaran negara.
