BULUNGAN — Hamparan mangrove di pesisir Desa Liagu bukan sekadar pemandangan. Bagi warga setempat, ekosistem itu adalah sumber penghidupan yang harus dijaga agar tidak habis terkikis.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tarakan menggelar sosialisasi Forest Programme (FP)-VI di desa tersebut, Selasa (28/7). Program ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman melalui KfW, yang menyasar perlindungan dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.
Masyarakat Pesisir Jadi Mitra Utama Pelestarian
Mewakili Kepala KPH Tarakan, Arief Rakhman membuka kegiatan dan menegaskan bahwa pelestarian mangrove tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Menurutnya, warga pesisir adalah mitra utama yang menentukan keberhasilan program.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kami hadir untuk memastikan program ini benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Arief Rakhman dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, program FP-VI tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan. Ada peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan warga tanpa merusak fungsi ekologis kawasan. “Masyarakat perlu mengetahui manfaat mangrove, memahami aturan pengelolaannya, sekaligus mampu memanfaatkan potensinya secara bijaksana demi kesejahteraan generasi mendatang,” katanya.
Desa Liagu: Kawasan Kritis Delta Kayan Sembakung
Desa Liagu berada di kawasan Delta Kayan Sembakung, wilayah dengan luas sekitar 25.018 hektare yang memiliki nilai ekologis tinggi. Ekosistem mangrove di sana berfungsi sebagai penahan abrasi, habitat biota laut, hingga penyerap karbon alami.
Kepala Desa Liagu, Samsir G., menyambut baik kedatangan tim KPH Tarakan. Ia mengakui warganya sudah lama menantikan pendampingan yang lebih terarah dalam mengelola kawasan mangrove.
“Kami sangat bersyukur dan mendukung penuh pelaksanaan Forest Programme FP-VI. Sosialisasi ini memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, dan kami siap bersama-sama menjaga kelestarian mangrove untuk masa depan anak cucu,” ujar Samsir.
Rangkaian Sosialisasi di Tiga Desa Pesisir
Kegiatan di Liagu merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi yang sebelumnya sudah dilakukan di Desa Tanjung Buka dan Desa Salimbatu. Pemerintah provinsi berharap jangkauan edukasi yang semakin luas bisa menumbuhkan kesadaran kolektif warga pesisir.
Dengan keterlibatan aktif masyarakat, kawasan mangrove di Kalimantan Utara diharapkan tetap lestari sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Program FP-VI menjadi salah satu jembatan antara kepentingan ekologi dan kebutuhan hidup warga di pesisir. (dkisp)
