KALIMANTAN UTARA — Survei Litbang Kompas yang dirilis pekan lalu mencatat optimisme publik terhadap institusi kepolisian. Sebanyak 80,6 persen responden menilai kinerja Polri mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Temuan ini sekaligus mematahkan asumsi bahwa citra kepolisian masih terpuruk pasca sejumlah kasus pelanggaran etik yang mencuat di tahun-tahun sebelumnya.
Mayoritas Responden Nilai Sanksi Tegas Berjalan Efektif
Indikator utama yang mendorong penilaian positif ini adalah persepsi publik terhadap penegakan disiplin internal. Survei menunjukkan, publik menilai Polri telah memberikan sanksi tegas kepada anggota yang melanggar aturan. Persentase responden yang menyatakan sanksi sudah tegas tercatat dominan, meskipun angka pastinya bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang ditanyakan.
“Ini menjadi catatan penting. Publik tidak hanya menuntut penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga konsistensi dalam membersihkan internal,” ujar peneliti Litbang Kompas dalam keterangannya. Temuan ini, menurutnya, menunjukkan bahwa kebijakan Kapolri dalam memperketat pengawasan dan hukuman bagi personel nakal mulai mendapat respons positif dari masyarakat.
Faktor Lain yang Mendorong Kepercayaan Publik
Selain sanksi tegas, sejumlah faktor lain turut mempengaruhi peningkatan kepercayaan. Responden menilai kinerja Polri dalam penanganan kasus-kasus besar dan pelayanan publik sehari-hari juga mengalami perbaikan. Survei ini dilakukan secara tatap muka pada periode tertentu dengan melibatkan ribuan responden di berbagai wilayah Indonesia, sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.
Namun, angka 80,6 persen ini bukan tanpa tantangan. Masih ada sebagian responden yang menyatakan kinerja Polri stagnan atau bahkan menurun. Kelompok ini umumnya menyoroti masih adanya praktik pungli dan lambatnya respons di tingkat polsek. Artinya, pekerjaan rumah bagi institusi kepolisian masih terbuka lebar, terutama dalam hal pemerataan kualitas pelayanan hingga ke daerah.
Apa Langkah Polri Selanjutnya?
Hasil survei ini bisa menjadi modal bagi Polri untuk terus melakukan reformasi. Kepercayaan yang tinggi harus dirawat dengan transparansi dan konsistensi penegakan hukum. Publik akan terus mengawal apakah tren positif ini akan berlanjut, atau justru sekadar efek sesaat dari kampanye internal yang masif.
