TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Kantor Gubernur, Selasa (9/6). Kegiatan ini merupakan agenda nasional Badan Pusat Statistik yang digelar setiap sepuluh tahun sekali dan menjadi sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilakukan di Indonesia.
Data Akurat untuk Menangkap Peluang IKN dan KIPI
Gubernur Zainal menyebut sensus ini krusial bagi Kaltara yang tengah bertransformasi. “Tujuan utama dari agenda yang sangat penting ini adalah untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan akurat,” ujarnya. Menurutnya, data berkualitas menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dengan besarnya peluang ekonomi dari IKN, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta proyek strategis lainnya.
Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha besar, tetapi juga memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih luas. Pemerintah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha dan UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan.
Petugas Lapangan dan Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci
Keberhasilan sensus, menurut Gubernur, bergantung pada peran petugas di lapangan dan dukungan seluruh pihak. “Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Zainal. Ia mengajak Forkopimda, dunia usaha, media massa, dan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data secara lengkap dan benar.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Catat seluruh potensi ekonomi dan kondisi masyarakat Kalimantan Utara secara lengkap, akurat dan berkualitas. Karena data hari ini akan menentukan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan,” pungkasnya.
BPS Kaltara Siapkan Jajaran hingga Kabupaten/Kota
Kepala BPS Kaltara Dr. Mustaqim turut hadir bersama jajaran BPS kabupaten/kota se-Kaltara. Acara pencanangan ini juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kaltara, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara. Sensus yang akan berlangsung selama empat bulan pada 2026 itu diharapkan mampu menjaring data ekonomi dari seluruh pelosok provinsi, termasuk wilayah perbatasan dan pedalaman yang selama ini sulit terjangkau.
