TANJUNG SELOR — Kalimantan Utara dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan cadangan sumber daya alam yang besar, mulai dari batu bara, kelapa sawit, hingga hasil hutan dan perikanan. Namun, kekayaan itu dinilai belum menyentuh kantong warga secara langsung. Seorang pengamat dari Universitas Borneo Tarakan menyebutkan bahwa struktur ekonomi daerah masih timpang dan belum inklusif.
Mengapa Kekayaan Alam Tak Berbuah Kesejahteraan?
Menurut akademisi tersebut, sebagian besar hasil SDA di Kaltara justru dinikmati oleh perusahaan besar yang berbasis di luar daerah. Nilai tambah dari komoditas seperti batu bara dan sawit tidak banyak berputar di ekonomi lokal karena minimnya industri pengolahan hilir di provinsi itu. Akibatnya, lapangan kerja yang tercipta hanya bersifat musiman dan tidak menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal.
Angka Kemiskinan dan Infrastruktur Jadi Indikator
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa meski PDRB Kaltara terus tumbuh, angka kemiskinan di beberapa kabupaten seperti Malinau dan Nunukan masih tergolong tinggi. Akses infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik di pedalaman juga belum merata. Hal ini menjadi ironi karena daerah-daerah tersebut justru menjadi lokasi utama aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar.
Kritik Akademisi: Regulasi Tak Berpihak pada Warga
Akademisi itu menambahkan bahwa regulasi dan kebijakan investasi di Kaltara selama ini lebih berpihak pada kepentingan korporasi. "Kontribusi perusahaan terhadap pendapatan asli daerah memang ada, tetapi dampak sosial dan ekonominya bagi masyarakat sekitar masih sangat minim. Ini soal tata kelola, bukan soal jumlah SDA-nya," ujarnya dalam sebuah diskusi publik di Tanjung Selor pekan lalu.
Fakta Singkat: Potensi vs Realitas di Kaltara
- Produksi batu bara Kaltara mencapai puluhan juta ton per tahun, namun sebagian besar dijual dalam bentuk mentah.
- Sektor perkebunan sawit menguasai ribuan hektare lahan, tetapi pabrik pengolahan CPO masih terbatas.
- Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan justru lebih tinggi dibanding daerah lain di Kalimantan, karena lapangan kerja tak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Harapan pada Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sendiri telah menyusun sejumlah program untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan investasi di sektor pengolahan. Namun, akademisi tersebut mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, kebijakan itu hanya akan mengulang pola lama. "Yang dibutuhkan bukan sekadar investasi masuk, tapi bagaimana warga lokal menjadi pemilik dan pengelola," pungkasnya.
