TANA TIDUNG — Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terus berupaya memperkuat fondasi birokrasi daerah. Bupati Ibrahim Ali baru-baru ini mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta untuk berkonsultasi langsung terkait kelembagaan pemerintahan di tingkat kabupaten.
Mengapa Kelembagaan Daerah Menjadi Perhatian Serius
Konsultasi tersebut menyoroti tata kelola organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai perlu penyesuaian agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bupati Ibrahim Ali menyampaikan bahwa optimalisasi struktur kelembagaan menjadi kunci agar program pembangunan di Tana Tidung berjalan efektif.
"Kami ingin memastikan setiap dinas dan badan memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab tantangan pelayanan di daerah," ujar Bupati Ibrahim Ali dalam pertemuan tersebut.
Fokus pada Pelayanan di Daerah Perbatasan
Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Tana Tidung memiliki karakteristik tersendiri dalam urusan pemerintahan. Bupati menekankan pentingnya kelembagaan yang adaptif untuk mengelola isu perbatasan, mulai dari perdagangan lintas batas hingga mobilitas penduduk.
Konsultasi dengan Ditjen Otoda ini juga membahas rencana penataan kelembagaan yang lebih ramping namun efektif. Pemerintah daerah berharap ada arahan teknis terkait pembentukan unit kerja baru atau penggabungan dinas yang dinilai lebih efisien secara anggaran.
Langkah Strategis Pasca Konsultasi
Hasil dari koordinasi ini akan menjadi bahan evaluasi internal Pemkab Tana Tidung. Rencananya, Bupati akan membahas rekomendasi dari Kemendagri bersama Sekretaris Daerah dan kepala BKD setempat untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang kelembagaan.
Ibrahim Ali menambahkan, penguatan kelembagaan ini tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia aparatur. "Kami juga akan mendorong peningkatan kompetensi ASN agar selaras dengan tugas baru di masing-masing perangkat daerah," pungkasnya.
