TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyatakan komitmen percepatan program perumahan itu usai rakor daring bersama Menteri PKP RI Maruarar Sirait. Dalam rapat yang digelar Jumat (30/10), gubernur didampingi Kepala Satker PKP Kaltara Juan Nugraha.
Alokasi 3.091 unit BSPS untuk 2026 menjadi lompatan besar bagi Kaltara. Sepanjang 2025, provinsi ini belum menerima alokasi bantuan serupa.
"Pada 2026, Kaltara mendapatkan alokasi 3.091 unit BSPS. Ini peningkatan yang sangat besar dibandingkan tahun 2025, ketika Kaltara belum mendapatkan alokasi bantuan," jelas Zainal.
Dari sisi penyerapan, bantuan bedah rumah di Kaltara telah terealisasi Rp49,86 miliar. Angka itu setara 80,65 persen dari total pagu fisik Rp61,82 miliar.
Pemprov Kaltara tidak hanya bergantung pada dana pusat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap menggelontorkan bantuan bedah rumah lewat APBD Provinsi Kaltara 2026.
Hingga kini, sebanyak 10 unit rumah telah direalisasikan dari skema anggaran daerah tersebut.
Selain BSPS, rakor menyoroti sejumlah program Kementerian PKP yang relevan bagi Kaltara. Cakupannya meliputi penanganan kawasan kumuh, sanitasi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Zainal menyambut baik dukungan pemerintah pusat melalui program-program tersebut. Menurutnya, bantuan perumahan sangat penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
Percepatan pelaksanaan program perumahan menjadi kunci agar alokasi 3.091 unit BSPS pada 2026 tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Pemprov Kaltara bersama Satker PKP setempat akan menyiapkan langkah tindak lanjut agar penyaluran bantuan berjalan sesuai jadwal.