TARAKAN — Keputusan membatasi jumlah cabor yang dibiayai pemerintah kota diambil setelah Disbudporapar Kota Tarakan mengevaluasi kekuatan anggaran yang tersedia. Agustina menyampaikan hal itu usai membahas kesiapan atlet di Tarakan bersama DPRD Kaltara, belum lama ini.
Dari 6 cabor yang berangkat secara mandiri, lima di antaranya merupakan cabang yang dipertandingkan dan satu ekshibisi domino. Seluruh kontingen dipastikan berasal dari Tarakan.
Agustina merinci anggaran Porprov di dinasnya awalnya hanya Rp 700 juta. Angka itu bertambah Rp 250 juta melalui APBD Perubahan sehingga menjadi Rp 950 juta.
KONI Tarakan menambah sekitar Rp 100 juta, sehingga total keseluruhan mencapai sekitar Rp 1 miliar. "Tambahan Rp250 juta itu masuknya APBD Perubahan. Jadi total dari anggaran Porprov kami di Dinas Rp950 juta, kemudian di KONI sendiri ada sekitar 100an juta, jadi semua Rp 1 miliar," ujar Agustina.
Penentuan 31 cabor mengacu pada Porprov I yang diikuti 30 cabor. Saat penyusunan anggaran, kepastian pelaksanaan Porprov II belum jelas sehingga pemkot memakai perkiraan tersebut sebagai dasar.
Agustina menegaskan pembatasan bukan karena menilai cabor lain kurang berprestasi. "Kalau kekuatan atlet semuanya tentunya merasa kuat ya, merasa punya potensi. Tetapi sekali lagi adalah kekuatan dari anggaran," katanya.
Dari 44 hingga 46 cabor yang terdaftar di KONI Tarakan, hanya 31 yang terakomodir lewat APBD plus 6 mandiri. Sisanya tidak berangkat karena keterbatasan anggaran.
Seluruh atlet yang diberangkatkan dipastikan asli Tarakan. Regulasi Porprov mewajibkan KTP atlet berdomisili di Kaltara.
"Pastinya dari Tarakan, kita nggak ada yang ambil dari luar. Apalagi kan memang untuk atlet itu nanti dilihat KTP-nya, kalau KTP di luar Kaltara itu tidak diperbolehkan," jelas Agustina.
Agustina menyebut daftar cabor yang diberangkatkan sudah final. Jika ada satu cabor mundur, anggarannya dialihkan ke cabor lain yang sudah masuk daftar.
"Sudah terkunci, nggak ada tambahan lagi. Nggak bisa, itu sudah final," pungkasnya.
Untuk menjaga peluang juara umum, pemkot membebaskan retribusi penggunaan sarana-prasarana olahraga bagi cabor yang berlatih. Kebijakan itu berlaku selama fasilitas dipakai memperkuat persiapan atlet.
"Pokoknya kita bantu, mereka mau pakai sarana silakan," tegas Agustina.
Dinamika pendaftaran cabor sempat alot. KONI sudah menyurati masing-masing cabor, tetapi pada perekaman awal hanya 15 cabor yang memasukkan surat meski provinsi terus mendesak.