TANJUNG SELOR — Kenaikan IPH Kaltara sebesar 3,10 persen pada pekan keempat Oktober 2026 menjadi perhatian utama dalam High Level Meeting (HLM) TPID se-Kaltara. Forum yang digelar di Tanjung Selor, Kamis (29/10), itu menempatkan pengendalian harga sebagai agenda mendesak, bukan sekadar rutinitas koordinasi bulanan.
Denny Harianto menyebut strategi 4K sebagai instrumen utama yang harus dijalankan TPID di seluruh kabupaten dan kota. Empat unsur itu mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
"Ini penting untuk kita lakukan agar gejolak harga dapat diantisipasi dan inflasi tetap terkendali," ujar Sekprov.
Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) September 2026 mencatat inflasi Kaltara secara tahun kalender sebesar 1,82 persen. Angka itu masih tergolong terkendali, namun tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Kenaikan IPH Oktober justru menunjukkan adanya tekanan harga pada sejumlah komoditas. Sekprov menilai sinyal itu perlu ditindaklanjuti dengan penelusuran penyebab, bukan dibiarkan berjalan tanpa penanganan.
"Jangan sampai kita merasa aman hanya karena inflasi masih terkendali. Ketika harga mulai naik, kita harus segera mencari penyebabnya dan mengambil langkah penanganan di lapangan," kata Sekprov.
Denny menegaskan, menjaga harga kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan kemampuan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Persoalannya menyentuh daya beli rumah tangga di kabupaten dan kota, terutama di daerah yang pasokannya bergantung pada jalur distribusi antarpulau.
Karena itu, pengendalian inflasi dinilai tidak cukup dilakukan lewat rapat dan koordinasi di atas kertas. Pemerintah daerah perlu memastikan langkah yang disepakati benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pasar dan warung.
TPID se-Kaltara kini memikul tugas menerjemahkan strategi 4K menjadi operasi lapangan: memantau harga harian, menjaga stok di gudang dan pasar induk, mengawasi kelancaran distribusi, serta menyampaikan informasi harga secara terbuka kepada warga.