Presiden Prabowo Subianto menegaskan biaya pendidikan negeri mulai jenjang SD, SMP, SMA, hingga universitas harus gratis dan tidak membebani masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam sambutan pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat malam, dan akan ditindaklanjuti melalui rapat terbatas. Prabowo menyebut salah satu sumber pendanaannya dapat berasal dari pengembalian uang negara hasil korupsi.
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan memperjuangkan pendidikan negeri tanpa biaya bagi seluruh anak Indonesia. Komitmen itu ia sampaikan saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat malam. Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas guna membahas mekanisme mewujudkan kebijakan tersebut.
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis," kata Prabowo sebagaimana dipantau secara daring.
Kepala Negara merinci jenjang pendidikan negeri yang menurutnya harus bebas dari pungutan biaya. Cakupannya mencakup sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.
"Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," tegasnya.
Pernyataan tersebut memperluas komitmen yang sebelumnya disampaikan Prabowo mengenai pendidikan gratis di sekolah negeri. Dalam pidato mengenai RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026, ia menyatakan pemerintah akan memperjuangkan agar anak-anak Indonesia dapat bersekolah secara gratis di sekolah negeri.
Prabowo menyinggung sumber pendanaan untuk mewujudkan kebijakan pendidikan gratis tersebut. Menurutnya, salah satu sumber dana dapat berasal dari pengembalian uang negara yang selama ini dikorupsi atau dicuri.
"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri," ujarnya.
Ia menegaskan pendidikan merupakan hak semua anak Indonesia. Pemerintah, lanjut Prabowo, berkewajiban memperluas akses pendidikan tanpa pungutan biaya.
Selain perluasan akses pendidikan, pemerintah pada 2027 juga memprioritaskan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Dua program itu masuk dalam kerangka kebijakan pendidikan yang dibahas bersama RUU APBN 2027.
Rapat terbatas yang dijanjikan Prabowo akan menentukan langkah konkret berikutnya. Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pasti ratas maupun instansi yang akan dilibatkan dalam pembahasan kebijakan pendidikan gratis tersebut.